Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, khususnya skizofrenia hebephrenik. Kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis bagi aparat penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam menentukan arah penuntutan. Di satu sisi, sistem peradilan pidana menuntut adanya kepastian hukum dan p…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Pengemudi pada Aplikasi Digital Berdasarkan Konsep Gig Economy.” Perkembangan gig economy pada sektor transportasi berbasis aplikasi digital menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan perlindungan mitra pengemudi dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, hubungan antara platform digital dan pengemudi dikonstruksikan sebagai k…
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun, publikasi di media sosial sering menampilkan identitas korban tanpa izin, menimbulkan persoalan hukum dan etika terkait perlindungan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ident…
Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai ketidaksesuaian antara eksistensi badan hukum pada perusahaan dormant dengan tidak efektifnya mekanisme kewajiban pelaporan Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di Indonesia, yang menimbulkan regulatory gap secara perdata terhadap pemilik manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan pelaporan pemilik manfaat, merumuskan konstr…