Filter by
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PEND…
Skripsi ini berjudul ”PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS”. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya menuntut pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Meskipun pemerintah telah membangun SPIP dan mene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944602026
KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH: …
The thesis titled "The Executorial Power of Land Mortgage Guarantees on Overlapping Land (Study of Decision Number 32/Pdt.G/2025/PN Plg)" is motivated by legal issues concerning the execution of Land Mortgage guarantees on land objects that are claimed to overlap by third parties, thereby causing legal uncertainty in the practice of executing security rights. The issues discussed in this study …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 72 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942002026
PENERAPAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAH…
This research is motivated by numerous cases of violations of the rights of migrant domestic workers in Malaysia, which contradict the bilateral agreement embodied in the 2022 Memorandum of Understanding (MoU), including through recruitment practices that are outside the scope of the agreement. This research aims to analyze the implementation of this bilateral agreement as reviewed through the …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 133 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2008092026
MILITERISASI RUANG ANGKASA DITINJAU DARI OUTER SPACE TREATY 1967: STUDI KASUS…
Perkembangan uji coba senjata anti-satellite (ASAT) oleh Tiongkok pada 2007 dan Rusia pada 2021 telah menimbulkan ancaman serius terhadap infrastruktur antariksa Amerika Serikat. Merespons hal tersebut, pada 20 Desember 2019 Amerika Serikat membentuk United States Space Force (USSF) sebagai angkatan bersenjata yang bertugas dalam operasi militer terkait ruang angkasa. Namun, pembentukan USSF me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 134 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2008272026
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPAT…
Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum masyarakat adat Batak Simalungun atas tanah ulayat yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun?; dan 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 124 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944472026
PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NA…
Skripsi ini dilatarbelakangi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K Pid 2019 yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada Silfester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Pelaksanaan putusan ini menampilkan permasalahan pada tahap akhir sistem peradilan pidana, yakni eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi pelaksanaan eksekusi pemidanaannya tertund…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1945902026
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KLA…
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944962026
TRANSFORMASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Transformasi pelayanan perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) merupakan bagian penting dari modernisasi tata kelola keuangan negara guna meningkatkan tax ratio Indonesia yang cenderung stagnan pada kisaran 10–12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua dekade terakhir dan kelemahan sistem lama yang masih fragmentaris serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. A…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 80 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944642026
RATIO DECIDENDI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIA…
Skripsi ini membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan diversi kepada perkara anak yang bertentangan dengan syarat diversi, serta untuk mengetahui upaya hukum dalam penetapan diversi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Diversi merupakan salah satu bentuk restorative justice yang berfungsi sebagai mekanisme peralihan penyelesaian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 158 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944252026
KONKRETISASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDAN…
This thesis is titled “The Application of the Best Interest of the Child Principle in Handling Criminal Cases of Sexual Violence,” and it discusses the concrete forms of applying the best interest of the child principle in handling criminal cases of sexual violence committed by children against other children. The objectives of this study include an analysis of the implementation of the bes…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 113 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944862026
DINAMIKA PENAFSIRAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN LEGAL STANDING PE…
Penerapan legal standing dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan inkonsistensi dalam beberapa kajian putusan. Legal standing dan kerugian konstitusional merupakan syarat formil pengujian undang-undang di MK, di mana pemohon harus menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara spesifik dan aktual atau potensial. Meskipun Undang-Und…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 92 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1945582026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA PASCA BERLAKUNYA…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 221 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944362026
TABRAKAN KAPAL PERMUKAAN OTONOM (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS (MASS)) DI…
Perkembangan peraturan Kapal Permukaan Otonom (Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)) menghadirkan tantangan dalam kerangka hukum internasional terkait keselamatan maritim, khususnya dalam Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972. Tantangannya terletak pada ketidaksesuaian ketentuan COLREG yang berorientasi pada manusia dengan MASS tidak bera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944912026
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDAN…
Kondisi fisik dan mental yang masih lemah, menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, tidak jarang anak yang terlibat proses hukum mengalami tekanan dan stigmatisasi, terutama dalam kasus asusila yang masih dianggap tabu di masyarakat. Untuk memastikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) terlindungi, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 149 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943032026
PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIMBAH LINTAS DAERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LINGK…
Skripsi ini membahas isu hukum tentang permasalahan limbah lintas daerah yang merupakan persoalan lingkungan yang berdampak serius terhadap hubungan antarpemerintah daerah di Indonesia. Limbah yang dihasilkan suatu daerah kerap mencemari wilayah administratif lain sehingga menimbulkan konflik, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta pencemaran air dan tanah. Kondisi ini dipicu oleh keterbat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944392026
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI SECARA KOMER…
Fenomena eksploitasi ekonomi secara komersial pada anak di Indonesia masih menjadi masalah serius yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 221 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943342026
OPTIMALISASI RESTITUSI DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK KORBA…
Penelitian ini menganalisis penerapan restitusi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 47/Pid.Sus/2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 79 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944192026
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOMINEE ATAS SAHAM DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA YANG MEN…
Perkembangan investasi dan kepemilikan saham di Indonesia memunculkan praktik perjanjian pinjam nama atau nominee agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas, di mana nominee tercatat sebagai pemegang saham formal sedangkan beneficial owner merupakan pemilik manfaat secara substantif. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait status hubungan hukum dan tanggung jawab apabila terja…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 25 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942812026
PERMOHONAN KEBERATAN IMPORTIR ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN PADA DIREKTORAT JEN…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penetapan nilai pabean terhadap barang impor yang berlaku di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap importir terkait penetapan nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan nilai pabean memiliki peranan penting sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga setiap perbedaan penilaian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942712026
PERTIMBANGAN HAKIM MILITER TIDAK MENGGABUNGKAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKA…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diterapkannya penggabungan gugatan ganti rugi dalam putusan perkara delik penipuan yang melibatkan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-05 Palembang. Padahal, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi dasar normatif bagi korban untuk menuntut pemulihan kerugian materiil bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana. Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 106 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943952026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BARISTA YANG MELEBIHI JAM KERJA
Pesatnya pertumbuhan bisnis coffee shop membuka lapangan kerja bagi barista, namun memicu permasalahan ketenagakerjaan seperti jam kerja berlebih. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi hak-hak peker…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942792026
PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN …
Penulis dalam penelitian ini meneliti eksploitasi dan pelanggaran hak-hak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di sektor perikanan internasional. Penulis mengangkat 3 (tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing; Kedua, posisi kasus eksploitasi AB…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 138 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943102026
PENARIKAN LANGSUNG OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKU…
Pasca Pengujian Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan hak eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, perbuatan melawan hukum…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 155 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942782026
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK…
Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum pihak yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk dalam pengelolaan kontrak bisnis. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam hubungan kontraktual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, BHP memiliki peran s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 108 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942322026
PENGGUNAAN INFORMED CONSENT DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK PADA P…
Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya laporan kasus malpraktik medis yang terjadi karena pelanggaran pelaksanaan informed consent dalam pelayanan medis. Hal ini menyebabkan pembuktian dalam perkara malpraktik medis di pengadilan menjadi lebih kompleks karena proses pemeriksaan tidak hanya mencakup pembuktian terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter, tetapi juga kualitas informasi …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 72 hlm.; ilus,; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943042026
METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis pelakunya. Penanganan tindak pidana judi online yang selama ini berfokus pada pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinilai belum efektif karena belum menyentuh akar permasalahan utama berupa kecanduan. Seiring d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 29 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944212026
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERDAG…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944162026
LARANGAN PENGANGKATAN PEKERJA NON-APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBUTUHAN SU…
Pengangkatan pekerja non-ASN menimbulkan ketidakpastian status kerja, adanya ketimpangan perlindungan hukum serta lemahnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut praktiknya sudah berlangsung lama dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan larangan pengangkatan pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 79 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943312026
PEROLEHAN KEMBALI HAK ATAS TANAH OLEH YAYASAN SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKT…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 29 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1943442026
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHA…
Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942942026
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography