Filter by
STATUS BARANG BUKTI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERDAK…
Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 106 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1941352026
HUBUNGAN KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADA…
Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kewenangan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Musiman di Sektor Perkebunan. Pekerja musiman pada sektor perkebunan sering menghadapi pelanggaran hak, khususnya terkait pemenuhan upah minimum. Hal ini disebabkan oleh status kerja yang tidak tetap serta lemahnya pelaksanaan pengawasan. Meskipun hak atas upah telah dijamin dalam UUD 1945 da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 155 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1941592026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL MELALUI MEKANISME DISGORGEME…
Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Namun, berbagai pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penggelapan dana telah merugikan investor dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Jiwasraya. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 48 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1931612026
POTENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDING…
ABSTRAK Karya tulis ini berjudul “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis di Indonesia (Studi Perbandingannya Dari Negara Jerman dan Negara Thailand)’’. Penelitian ini membahas mengenai ganja yang sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun penggunaannya masih dilarang secara legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 80 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942102026
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATA…
ABSTRAK Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, mendorong meningkatnya praktik pemasaran unit hunian melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 112 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1936882026
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KE…
Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, mengingat adanya risiko penyalahgunaan terhadap data pribadi. BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang mengelola data pribadi penduduk dalam jumlah masif. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas setiap data pribadi peserta yang dikelola melalui sistem atau basis data milik BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kasus kebocoran …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1941362026
KEPASTIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI…
Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 165 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1933252026
PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUK…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 145 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1932402026
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARA…
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN UPAH”, Pasal 88a ayat (6) UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah, akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan, isi dari peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antara ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1931272026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMUKIMAN YANG DIA…
Land constitutes a vital asset with a strategic role in society, both as a place of residence and as a source of livelihood. However, within the framework of national development, the conversion of residential land into mining areas often triggers conflicts between the interests of the state, corporations, and the rights of landowners. The research method employed is a normative juridical metho…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 36 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1932612026
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN P…
Skripsi ini berjudul "PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN PEKERJA". Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana konsekuensi hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah dan bagaimana p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 131 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1936872026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES PERCERAIAN DENGAN ALASAN K…
This research examines legal protection for women victims of Domestic Violence (DV) in divorce proceedings based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2017 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The background of the study is motivated by the high rate of divorces caused by domestic violence, particularly in Palembang City, as well as the still limited fair legal protection for wom…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 32 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1921122025
KEABSAHAN WALI NIKAH AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK DILUAR PERKAWINAN BERDASARKA…
Penelitian ini membahas Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang memiliki kedudukan fundamental karena menentukan keabsahan hubungan suami istri serta kedudukan anak yang dilahirkan. Salah satu rukun yang menentukan sahnya perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan. Namun, problem muncul ketika seorang anak perempuan lahir di luar perkawinan, sehinggamenurut ketentu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 165 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1921612025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SITUS CAGAR BUDAYA DI KOTA PALEMBANG
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya di Kota Palembang : perspektif hukum pidana. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah yang mencerminkan kebesaran masa lalu, seperti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, perkembangan pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat telah menyebabkan beberapa situs cagar budaya me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 151 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1921732025
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA O…
Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan kesesuaian sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua dengan prinsip keadilan restoratif yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua, terutama dalam kasus-kasus serius seperti kekerasan terhadap anak. …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 107 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1920122025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PENYALAHGUNAAN LOGO HALAL PRODUK MI…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan logo halal oleh pelaku usaha yang berdampak pada kerugian konsumen, khususnya umat Islam yang menjadikan label halal sebagai pedoman konsumsi. Salah satu kasus yang mencuat adalah penggunaan logo halal secara tidak sah oleh produk minuman bermerek Nabidz yang terbukti mengandung alkohol, namun tetap mencantumkan label halal. Tujuan pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1920102025
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKARA PERWALIAN …
Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Analisis Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.LLG dalam penetapan wali anak yang mengabulkan permohonan perwalian anak. Oleh karena itu yang menjadi masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerima dan faktor yang menetapkan kriteria calon wali. Metode y…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 52 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1920172025
PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG YANG TERBATAS PADA JUDEX JURIS
Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang tersedia bagi terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan kasasi memiliki corak Judex Juris atau pemeriksaan penerapan hukum. Artinya, dalam pemeriksaan kasasi hakim hanya memeriksa penerapan hukum saja dan tidak memeriksa kembali fakta hukum. Akan tetapi, corak pemeriksaan kasasi di Indonesia memil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 161 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1930612026
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KE…
Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banyuasin”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor kenaikan angka pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Banyuasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 106 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1920632025
ANALISIS PEMBATALAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Skripsi ini berjudul Analisis Pembatalan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika, yang membahas secara mendalam analisis putusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali yang menolak pemberian pidana mati terhadap terdakwa Hanky Gunawan dalam konteks delik narkotika. Jenis penelitian Skripsi ini bersifat analitis, bertujuan untuk analisis mendalam terhadap dokumen putusan Mahkamah Agung…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 134 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1908992025
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING TANPA SURAT IZIN USAH…
Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Illegal Fishing tanpa Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan” ini menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku terhadap UU 45/2009 serta lemahnya pengawasan, yang menyebabkan penangkapan ikan tanpa izin sulit terpantau, merugikan negara, dan menimbulkan ketidakadilan ba gi nelayan yang taat aturan. Permasalahan yang dikaj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 119 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1910582025
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM SECARA ILEG…
ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku yang membawa senjata tajam secara ilegal studi Putusan No 52/Pid.Sus-anak/2023 dan Putusan No 83/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk. Berbagai macam kasus tindak pidana disebabkan oleh anak pelaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat salah satunya membawa senjata tajam secara ilegal. Penelitian ini membahas permasalahan tentang h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 188 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1909392025
ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SIBER MANIPULASI DATA PRIBADI (…
Skripsi ini berjudul ”Analisis Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Siber Manipulasi Data Pribadi (Data Forgery) Studi Putusan (Nomor 652/Pid.Sus/2024/Pn Jmr)”. Penelitian ini membahas sistem pembuktian pada tindak pidana siber manipulasi data pribadi (data forgery) serta penerapan forensik digital pada perkara tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup 1. Bagaimana penerapan si…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxii, 473 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1908922025
PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DIT…
Skripsi ini berjudul “Penggunaan Metode Pembayaran Oneklik Bca dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Dalam penelitian ini penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen akibat adanya penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 96 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1401752024
IMPLEMENTASI REZIM PARIS AGREEMENT 2015 DALAM PRAKTEK CARBON TRADING OLEH IND…
Climate change is a global challenge that prompted the establishment of the Paris Agreement as a new international regime to supersede the Kyoto Protocol, which was deemed ineffective. As a ratifying country, Indonesia is committed to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions through its Nationally Determined Contribution (NDC). This research addresses how Indonesia implements the 2015 Paris Agre…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 80 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1913602025
DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …
Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 88 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1937732026
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KR…
ABSTRAK Fintech peer to peer lending sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. Peer to peer lending menjadi alternatif pinjaman yang popular di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 69 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425592024
PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…
Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 84 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425682024
HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH IN…
Skripsi ini berjudul "HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 89 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1426322024
FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 117 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1419902024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography