Hukum Acara Penyelesaian Sengketa: KEKAYAAN INTELEKTUAL

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-81-6

Collation

x, 146 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.04 Har h

PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560742008

PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT …

Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pd/2024", yang mengkaji konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di Sorong, Papua Barat. Permasalahan bermula dari penguasaan tanah ulayat milik Marga/Keret Sawat Samanas seluas ±8.000 hektare yang digunakan untuk program t…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR KOMPETISI MOBILE LEGEND…

Penelitian ini mengangkat isu Di era digital, Hak Kekayaan Intelektual (KI), khususnya hak cipta, menjadi krusial. YouTube sebagai platform utama berbagi konten sering menghadapi pelanggaran, seperti pengunggahan ulang tanpa izin yang merugikan pemegang hak siar, seperti Nimo TV. Undang-Undang Hak Cipta dan Penyiaran melindungi karya sinematografi, termasuk siaran digital. Kasus The Oberoi Hote…

EKSEKUSI HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA.

This thesis discusses the execution of land rights that do not include the object of the case. With the problem, namely the basis for the judge's consideration of granting the claim of the plaintiff who owns land that has been certified but is not included as a party in Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg in the Palembang District Court as the basis for execution, legal obstacles found in the execut…

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN…

Faktor alam dan faktor manusia dari suatu daerah telah memperlihatkan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu dan menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan serta menganalisis bentuk dan …

PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN NILAI K…

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penerapan asas latifundia kepemilikan hak atas tanah berdasarkan nilai keadilan di Kabupaten Musi Rawas.pengetahuan atas penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian asas latifundia adalah penetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Pendekatan yang digunakan ialah Pend…

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan keberlakuan perjanjian nominee dalam hukum perdata di Indonesia, dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari akta notaris yang mengandung nominee untuk kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS, serta untuk mengetahui tang…

PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG DIBUAT ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEM…

Land Registration is basically defined as an obligation for all legal subjects who has ownership to plot of land, including under age children. The purpose and benefit of this research is to analyze the process of registering land titles made on behalf of minors at the Ministry of ATR / BPN and obstacles in the implementation of land registration on behalf of minors related to guardianship. The…

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jual beli dibawah tangan yang dilakukan dengan membuat kuitansi sebagai tanda bukti jual beli dan untuk menganalisis kekuatan hukum atas jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) dan Pendekatan Futuristik. hasil penelitian…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BA…

Skripsi ini berjudulPertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017), dilatarbelakangi maraknya penjualan barang bajakan berupa VCD, DVD serta MP3 dipasaran tanpa adanya persetujuan dari pemilik ciptaan, yang ada di Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pertan…

PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NAMA ORANG TERKENAL (STUDI KASUS PUTUS…

Dalam Undang-Undang tentang Merek (UU Merek) tidak terdapat metode ukur kriteria nama orang terkenal sehingga tidak ada kepastian hukum terkait penolakan pendaftaran permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga p…

AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN …

Permasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup menyulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk penyelesaian sengketanya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang beruntung seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku UMKM dalam…

WANPRESTASI BRAND AMBASSADOR TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PROMOSI BARANG DI…

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Brand Ambassador Terhadap Perjanjian Kerjasama Promosi Barang di Media Sosial” dilatarbelakangi oleh pemanfaatan tekonologi yang dilakukan perushaan dalam mempromosikan produknya dengan bantuan brand ambassador. Kerjasama antar perusahaan dan brand ambassador umumnya akan membentuk suatu perjanjian yang disepakati. Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam…

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM AP…

Arisan online dilakukan melalui media sosial dengan transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri ataupun m-banking merupakan salah satu dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian arisan online berbentuk lisan yang dilandasi atas rasa percaya dari para pihak. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dalam arisan online serta pen…

PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DI PT P…

Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh keharusan dalam penerapan prinsip Kompetitif yang berarti keterbukaan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai BUMN agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN PADA PERKARA GUGATAN SE…

Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penerapan Sita Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP) dilatarbelakangi oleh diterapkannya Sita jaminan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Permasalaha…

KUMULASI GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTA…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan aturan yang secara jelas mengatur mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN…

PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI SARANA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUD…

Subrogation is the transfer of creditor's rights to a third parties who pays the creditors under approval or in acccordance with regulations. In practice, the subrogation with an authentic notary deed cannot always agrees with the parties’ expectation. In certain conditions, various problems can emerge and can caouse harm to them. This study tries to analyze the judges’ considerations regar…

PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTO…

Penarikan Kendaraan Bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia di dalam pembiayaan konsumen secara paksa oleh debt collector menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat, dimana terdapat wanprestasi berupa adanya tunggakan oleh pihak debitur yang menyebabkan pihak kreditur melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa sehingga hal ini sangat merugikan pihak kons…

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPEND…

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen kependudukan dikarena beberapa hal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, jarak tempat pelayanan administrasi kependudukan relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat, waktu ya…

TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP HILANG/ATAU RUSAKNYA BAR…

Jasa pengiriman barang di Indonesia mempunyai peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk mempercepat perdagangan dalam dan luar negeri. Maraknya penggunaan jasa pengiriman barang ini sering kali menimbulkan kekecewaan konsumen. Beberapa kasus kehilangan atau kerusakan barang terjadi melalui jasa pengiriman barang. Perjanjian pengangkutan yang banyak mengandung peristiwa hukum, terut…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK TERHADAP PRAKTIK RE-UPLOAD KON…

Kesadaran masyarakat khususnya pengguna TikTok yang cenderung masih tidak peduli dengan eksistensi dari hak cipta menyebabkan seringnya terjadi kasus pelanggaran hak cipta berupa re-upload konten orang lain tanpa persetujuan kreator, apalagi dengan tujuan komersial atau sebagai bentuk promosi produknya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta konten Ti…

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEUANGAN PADA LEMBAGA ALTERNA…

Meningkatnya aktivitas bisnis menyebabkan konflik atau perselisihan dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor jasa keuangan. Perselisihan bisnis biasanya mengakibatkan proses litigasi melalui pengadilan, dimana posisi para pihak bertentangan satu sama lain dan proses ini dapat memakan waktu yang lama. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak seefektif dulu dalam meny…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AROMASEBAGAI MEREK (OLFACTORY MARKS) BERDASARKANU…

Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Seiring berjalannya waktu, merek kini tak hanya sebatas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Perkembangan lanjut ini dikenal sebagai merek non-tradisional. Merek non-tradisional terbagi menjadi dua yaitu merek non-tradisional visual dan merek non-tradisional non-visual. Arom…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AROMASEBAGAI MEREK (OLFACTORY MARKS) BERDASARKANU…

Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Seiring berjalannya waktu, merek kini tak hanya sebatas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Perkembangan lanjut ini dikenal sebagai merek non-tradisional. Merek non-tradisional terbagi menjadi dua yaitu merek non-tradisional visual dan merek non-tradisional non-visual. Arom…

PENOLAKAN GUGATAN MEREK OLEH PENGADILAN NIAGA TERKAIT DENGAN SENGKETA MEREK G…

Indonesia menganut sistem hukum merek First to File yang berarti pihak pertama yang mendaftarkan merek memiliki hak untuk mempunyai merek tersebut. Pemegang hak atas merek diakui kepemilikannya apabila sudah mendaftarkan dan mematenkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Undang-Undang telah mengatur secara lengkap mengenai pendaftaran merek akan tetapi pada kenyataannya masih ada …

PERGESERAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP AKTA PENG…

ABSTRAK Dalam proses mendapatkan hak atas tarah, pembayaran pajak menjadi syarat yang wajib dipenuhi baikdalam proses pembuatan sertipikat hak atas tanahuntuk pertama kali tau pun terjadi karenaadanya peralihan. Pajak tersebut berupa B ePerolehan Hak atasTanah dan Bangunan. Dalampraktiknya proses pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sering menjadi permasalahan dalam menentukanni…

PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA PA…

Pemenuhan hak pekerja perempuan yang bekerja pada perguruan tinggi di kota Palembang dilatarbelakangi dari pekerja perempuan yang memiliki hak kodrati (hak reproduksi) sehingga pada saat pekerja perempuan bekerja, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (stat…

BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR AKIBAT GUGATAN ACTIO PAULIANA…

Gugatan actio paulina merupakan pembatalan yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga terhadap perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditur dan kepentingan harta pailit yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Perbuatan hukum tersebut berupa pengalihan harta pailit melalui pelepasan hak atas benda milik debitur. Berdasa…