Filter by
Pembatalan serifikat hak milik atas tanah oleh peradilan tata usaha negara di…
Tesis berjudul ‘Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Negara Usaha Negara Palembang (PTUN), yang mengupas permasalahan isu hukum yaitu pembatalan sertifikat hak milik atas tanah supaya tercapainya kepastian hukum yang telah (Inkrachf) dan Pelaksaannya. Dasar hukum yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA No.2 Tahun 1991,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 122 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dengan Hak Tanggungan Berdasarkan SKM…
Kreditur yang hanya memegang pengikatan jaminan sebatas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam perjanjian kredit akan mengakibatkan objek jaminan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai objek jaminan hak tanggungan. Jika tidak didaftarkan maka hak tanggungan tersebut tidak pernah lahir atau tidak pernah ada, maka kreditur tida…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 100 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian studi…
Tesis yang berjudul “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian studi Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT”, mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai status hukum harta bersama dan pembagian harta bersama kemudian peran notaris terhadap pembagian harta bersama karena perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 130 hlm. : ilus..; 30 cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.016 07 Ric s
Tanggung jawab hukum notaris dalam membuat akta perubahan Anggaran da…
Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 140 hlm. : ilus. ; 30 cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.016 07 Bal t
Kepastian nilai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui hibah berd…
Dalam pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) melalui hibah, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang BPHTB pasal 4 ayat 2 huruf c penentuan harga dalam perhitungan pajak BPHTB dalam pembuatan akta hibah berdasarkan Nilai Pasar. Yang menjadi permasalahan dalam Tesis tentang k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 132 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Legalisasi oleh Notaris terhadap perjanjian kredit pemilikan rumah antara ban…
Perjanjian tertulis bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang ada yaitu Perjanjian Kredit.Umumnya menggunakan bentuk standar atau baku, yang berbentuk Akta Notariil ataupun Akta Dibawah Tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa perjanjian kredit pada umumnya dan khusunya perjanjian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 123 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat Akta Partij yang bukan merupakan …
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan juga memiliki kewenangan untuk memberikan Nasihat/ Penyuluhan Hukum, akan tetapi Notaris tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dituangkan dalam akta, seperti permintaan para penghadap untuk dibuatkan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang ditolak oleh Notaris dan diarahkan untuk dibuat dal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 141 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Fungsi majelis pengawas terhadap pelanggaran pemungutan honorarium Notaris di…
Penelitian Fungsi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Pemungutan Honorarium Notaris Di Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, merupakan penelitian yang membahas mengenai kewenangan pengawasan oleh Majelis Pengawas mengenai pelanggaran pemungutan honorarium yang dilakukan oleh Notaris akibat dari pengaturan honorarium yang hanya mengatur batas tertinggi da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 100 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pemberian lisensi terbatas oleh PT. Gojek Indonesia (PT.GI) kepada mitra kerj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian lisensi terbatas dalam perjanjian e-contract antara PT Gojek Indonesia kepada mitra kerjanya, tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian serta batasan dan bentuk kriteria lisensi terbatas yang dimasudkan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat des…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 123 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris (Studi Penerapan …
Tesis tentang Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris (Studi Penerapan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Kota Palembang) mengkaji mengenai variatifnya biaya pembuatan akta jaminan fudisia di Kota Palembang. Jenis penelitian hukum ini adalah normatif, dilakukan dengan ,me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 183 hlm.. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai jami…
Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perhatian dan dorongan untuk terus berkarya karena hasil ciptaan mereka sangat dihargai dan sudah dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 98 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Penerapan perjanjian kawin berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor …
Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KO…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 112 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris bilamana salah satu penghadap…
Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Notaris harus dapat diandalkan dengan tidak memihak dan mampu menjaga rahasia serta memberikan jaminan hukum, membuat perjanjian yang melindungi kepentingan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 110 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Efektivitas penerapan pajak penghasilan padapengalihan hak atas tanah yang be…
Tesis ini berjudul Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Pengoperan Hak Yang Dibuat Oleh Notaris. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi karena selama ini peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat dalam praktiknya tidak pernah membayar pajak penghasilan begitu pula peralihan hak atas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 128 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Akta perjanjian perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…
Tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”, mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan dan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan serta perubahan dan pencabuan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 131 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Fungsi itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam dalam memberi perlindungan…
Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 119 hlm. : ilus. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis hukum peralihan aset yayasan unit usaha rumah sakit menjadi Perseroa…
Rumah Sakit Swasta dapat diselenggarakan oleh Yayasan maupun badan hukum social lainnya. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan harus murni menerapkan fungsi sosial. Rumah sakit swasta yang berbentuk Yayasan menghadapi dilemma antara fungsi sosial dan komersialisasi. Hal tersebut membuat para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk Yayasan berusah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 142 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.040 7 Nai a
Penentuan harga objek lelang dalam eksekusi hak tanggungan dilihat dariperlin…
Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana/kreditur dan penerima pinjaman/debitur. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah cara penjualan lelang, dilihat bahwa barang yang akan dilelang seharusnya berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam hal ini ialah limit atau batas. Tujuan menentukan nilai limit sebagai patokan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 135 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.070 7 Ahm p
Kekuatan pembuktian kuasa yang tertera dalam perjanjian bagi bangun yang dibu…
Akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi dan waarmerking oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi dan waarmerking. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a) dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa praktek legalisa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 120 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.040 7 Buh
Penomoran dan Penanggalan yang sama Pada Dua Akta yang Berbeda Sebagai Alasan…
Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam prakteknya, terdapat akta notaris yang mengandung cacat yuridis sehingga akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Dalam penelitian ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan akta notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap penomoran …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 146 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.016 07 Muh p
Akibat hukum perpanjangan perjanjian kredit ritel bank di bawah tangan yang m…
Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 – DIR/ADK/007/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT.Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Ru…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 116 hlm. : ilus. ; 30 Cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.073 07 Rat a
Keabsahan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghami…
Sebelum dilaksanakanya suatu perkawinan, haruslah dipikirkan secara matang apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan agama, hukum adat dan istiadat yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana keabsahan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 105 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.010 7 End k
Pengadaan tanah yang dilaksanakan pihak swasta untuk pembangunan Jalan Tol Ka…
UU Pengadaan Tanah no 2 tahun 2012 sebagai suatu landasan hukum untuk melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam perolehan tanah serta memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terkena dampak pelepasan tanah. Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun dalam pengadaan tanah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 147 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.044 07 Dev p
Analisis yuridis surat kuasa wali nikah kepada kepala Kantor Urusan Agama yan…
Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : Akta di bawah tangan di mana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum) dan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 150 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.010 7 Ari a
Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris dalam kaitannya dengan pemb…
Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai hak menguasai dalam hal mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang, dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa dalam hal ini adalah tanah. Adanya Pera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 126 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.040 7 Mar a
Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada obj…
Tesis berjudul : “Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada objek tanah yang sama”, menganalisis permasalahan/isu hukum, yaitu Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Tumpang Tindih Pengakuan Hak Pada Objek Tanah Yang Sama melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Pada jalur non-litigasi upaya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 125 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.040 7 Agu u
Hak ingkar notaris sebagai saksi tindak pidana dikaitkan denga pasal 16 ayat …
Tesis yang berjudul’ Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang no.2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang no.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris’, mengkaji permasalahan/ isu hukum mengenai batasan hak ingkar notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya sebagai pejabat umum menurut undang-undang no. 2 Tahun 2014 atas perubaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 121 hlm. : ilus. ; 30 Cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.016 07 Mul h
Perubahan status persekutuan komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Tesis ini berjudul Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi PerseroCV biasanya dengan keterbatasan modal, ketika CV berkembang, membuat para sekutu ingin memperluas usahanya dengan merubah status CV menjadi berbadan hukum yaitu berbentuk PT. Selama pendirian badan usaha CV tentu adanya berbagai perikatan baik internal maupun eksternal. Notaris menjadi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xx, 268 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.020 7 Fin p
Penerapan aturan tentang perbuatan tercela yang berakibat pada pemberhentian …
Penelitian yang berjudul penerapa Aturan Tentang Perbuatan Tercela Yang Berakibat Pada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Notaris. Dalam penerapan atauran tentang perbuatan tercela Notaris dituntut untuk memeiliki nilsi moral tinggi maka Notaris tidak akan menyalagunakan wewenanag yang ada padanya,sehingga seorang Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang martabat umum yang membe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 121 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.016 07 Ade p
Sanksi pemberhentian sementara notaris yang dinyatakan dalam proses pailit
Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P, menentukan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya ini merupakan salah satu sanksi administratif bagi notaris, yang menjadi masa tunggu dilaksanakannya sanksi paksaan pemerintah. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 226 hlm. : ilus. ; 30 Cm. + CD
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.016 07 Fen s
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography