AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun…

KONSEP UNEXPLAINED WEALTH DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KO…

Skripsi ini berjudul “Konsep Unexplained Wealth dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia.” Konsep unexplained wealth ialah sebuah mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana yang berfokus pada aset, bukan pada pribadi pelaku maupun tindak pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 103 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560762008

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 66 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T561822008

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekus…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KOR…

Judul Skripsi “Pertimmbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Delik Gratifikasi (Studi Putusan No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg)’’. Dalam Skripsi Ini Timbul Beberapa Masalah: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No 21Pid.Sus- TPK/2019/PN Pdg) Terhadap Tindak…

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) …

Skripsi yang berjudul Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd), dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa para penegak hukum tidak selalu dapat menjatuhkan suatu putusan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –…

KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (KAJIAN TERHADAP PU…

Berdasarkan laporan tahunan KPPU sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39 perkara yang berjalan dengan register tahun 2019 dan 2020, dari 39 perkara tersebut persekongkolan tender menjadi perkara terbanyak yang ditangani oleh KPPU. KPPU dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk menilai suatu tindakan melanggar atau tidak ketentuan dalam UU-LPMPUTS, yak…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGG…

Skripsi ini berjudul “PertanggunganJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi Facebook (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/Pn Plg). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun, Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai ha…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME PEMBOBOLAN SERVER …

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”. Tindak Pidana Cyber Crime sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Upaya Pembuktian dalam tindak pidana pembobolan server PT. Indo…

RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG …

Peristiwa perdangan orang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk merubah hidupnya secara cepat dengan cara mencari pekerjaan, meminjam uang, bahkan tanpa disadari telah menjadi korban perdagangan orang. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG…

DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUK…

There are differences regarding the severity of a decision in a murder case between one case and another in the practice of criminal justice in Indonesia. Differences in decisions regarding the same case or similar dangers, or what is known as criminal disparity, often raise questions and negative perceptions among the public, for example a sense of injustice. The problems in this thesis are as…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN…

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA ( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg) Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur obj…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TE…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, serta Hambatan dalam Penegakan Huku…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA…

Skripsi ini berjudul Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang dan 2. Apa saja kendala – kendala yang ditimbulkan dal…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGA…

Penanganan kasus mengenai tindak pidana ringan hal ini merujuk terhadap keefektivitasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang salah satunya dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang berlandaskan menggunakan konsep pemikiran Restorative Justice (keadilan restoratif). Sehingga penelitian ini bertujuan mencari prihal permasalahan, bagaimana penanggulangan tinda…

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA…

ABSTRAK Peran serta masyarakat tentunya sangat penting dalam membantu pemerintah memberantas perdaran gelap narkotika, sebab tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak dapat sepenuhnya memberantas Tindak Pidana Narkotika tersebut, dan bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai Pasal 131 Undang-Un…

KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DA…

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan aks…

PERADILAN IN ABSENSIA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

224 hlm : ilus ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Pra p

REKONSTRUKSI Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan R…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-422-228-4

Collation

xviii, 336 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.07 Efe r

ANALISIS PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DAN THE RIGHT OF SELF DETERMINATION DAL…

Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang telah berintegrasi sejak lama. Namun seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan pemisahan diri Papua dari kelompok-kelompok pemberontak dengan dasar Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right Of Self Determination), usaha meraih kemerdekaan dengan menggunakan prinsip hukum internasional tersebut diperdebatkan karena pada dasarnya rakyat papua telah pern…

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKU…

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Salah satu tindak pidana yang paling seringterjadi di masyarakat yaitu bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nila…

PERANAN BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 juga menegaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Setiap orang yang disangka dan ditahan berhak memperoleh, menghubungi dan meminta bantuan hukum. Aparat penegak hukum wajib memberitahukan kepada tersangka sebelum …

KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN SEBAGAI BENTUK PE…

Skripsi ini berjudul Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995 yang membahas pokok rumusan Permasalahan yaitu : 1) Untuk mencari tau bagaimana kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut …

KOMPARASI ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN PEMIDAN…

Korupsi merupakan kejahatan yang serius dampak yang ditimbukan pun dapat menyentuh berbagai aspek bidang kehidupan. Untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana maka harus juga terpenuhi unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Bahwa unsur-unsur korupsi dalam pasal 2 dan 3 uu no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah uu no …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDA…

Korupsi pada dasarnya dapat mengancam negara baik dari segala aspek, salah satunya pertahanan negara. Ditambah apabila yang menjadi pelakunya ialah seorang anggota militer yang merupakan komponen utama pertahanan negara dari segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pertama, apakah putusan dengan nomor…