DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …

Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KR…

ABSTRAK Fintech peer to peer lending sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. Peer to peer lending menjadi alternatif pinjaman yang popular di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pem…

PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…

Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…

HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH IN…

Skripsi ini berjudul "HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi…

Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi Dalam Bidang Hukum …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-016-3

Collation

xii, 290 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Kas k

FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…

PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM MENJAGA KEUT…

Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai best practices dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan nega…

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK DIAKUI O…

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) adalah salah satu bentuk mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran pembayaran secara sebagian maupun seluruh utang kreditor. Namun terdapat kasus terjadi beberapa kreditor yang tidak diakui piutangnya dalam proses pengajuan piutang baik pada tahap p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INFLUENCER DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

Perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap influencer terkait haknya jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam perjanjian endorsement. Perjanjian endorsement adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan influencer yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali timbul per…

ENYELESAIAN SECARA LITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IU…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanaka…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGE…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Akibat Terpidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 211/G/2019/PTUN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 211/G/2019/PTUN-MDN tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil akibat terpida…

PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKA…

Skripsi yang berjudul : Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proses mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum melalui proses mediasi para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri mediator yang akan memimpin proses…

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BARANG REKONDISI YANG MEMILIKI …

Tanggung jawab pelaku usaha menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha dalam melakukan usaha di Indonesia karena menyangkut hak bagi konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyaman atas produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha terlebih memperjualbelikan barang rekondisi di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum sebagai p…

IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONO…

Hak ekonomi merupakan jalan yang telah dibangun oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk para pencipta dapat menikmati keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Tidak terkecuali bagi pencipta lagu dan/atau musik, juga dapat menikmati hak ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik, mengenal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional …

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS JUDI ONLINE (Studi Put…

Kemajuan dalam bidang Teknologi dan Informasi memiliki dampak aktivitas Tindak Pidana, salah satunya ialah Tindak Pidana Perjudian Online. Perjudian Online merupakan Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan Disparitas Putusan Hakim terhadap tindak pid…

PENERAPAN CONJUGAL VISIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA (STUDI …

Skripsi ini bertujuan untuk mengctahui dan memahami secara jelas dari bagaimana Pcncrapan Kcbijakan Conjugal Visit di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, Conjugal Visit atau kunjungan biologi mcrupakan Kunjungan intim legal secara periodik yang mcnjadi hak bagi seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kebutuhan seks merupakan satah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenjar…

REKONSTRUKSI HUKUM ACARA EKONOMI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAL…

ABSTRACT Islamic Court (Pengadilan Agama/PA), as the executor of judicial power, is the sole state institution authorized to settle Sharia economic cases through litigation. In carrying out this authority, ideally (das sollen), the PA should have its own procedural law (formal law) that aligns with the characteristics of Sharia economic substantive law, integrated, precise, systematic, comprehe…

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA PALE…

Ancaman fisik termasuk tindakan kekerasan, dan ancaman terhadap keselamatan wartawan kerap kali terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih hambatan hukum juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis dengan teknik analisis data secara kuantitatif menekankan pada metode …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DI PUBLI…

Pemberitaan identitas anak dalam tindak pidana dengan menyebutkan nama, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain oleh pers masih saja terus terjadi. Hal tersebut memiliki dampak besar untuk perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh sosial media massa. Adapun tujuan penelitian ini …

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STUDI…

Penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Akta Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)" ini dilatarbelakangi untuk menjaga hubungan hukum dan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang yang melakukan perjanjian kerjasama bagi para pihak yang membuatnya serta memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Untuk merespon hal i…

KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SEMA NO. 2 TAHUN 2023

Skripsi ini berjudul “Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023”. Terdapat beberapa syarat dalam melakukan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, perkawinan beda agama tetap terjadi di Indonesia bahkan setelah diterbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yait…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN (STUDI P…

Perkembangan hukum harus mengikuti perubahan zaman dan memperhatikan hak setiap individu. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap hak-hak tersebut, globalisasi memainkan peran penting dalam memperkenalkan berbagai ideologi dan pengaruh dari luar. Namun, tidak semua pengaruh ini memberikan dampak positif atau sesuai dengan hukum, norma, dan nilai yang berlaku di Indonesia, salah satu perma…

STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA KARYA SENI VISUAL YANG DIHASILKAN OLEH GENERATIV…

Kemunculan teknologi yang bernama generative AI (artificial intelligent) telah memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari, namun di luar dampak positif dari kemunculan teknologi ini juga memberikan dampak negatif di dunia seni terutama dalam bidang hak cipta. Dengan kemunculan artificial intelligent yang kemudian akan disingkat AI ini menimbulkan polemik atas hak cipta atas karya seni visual …

STUDI KOMPARASI MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TA…

Tingginya angka perceraian di Indonesia telah menjadi isu sosial yang kompleks dan tantangan bagi institusi perkawinan untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi efektif, yang menunjukkan urgensi terciptanya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat kembali dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normat…

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP AKTA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT A…

Perjanjian kredit adalah suatu kesepakatan antara kreditur dan debitur dimana kreditur memberikan sebuah sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan dana dengan syarat yang telah ditentukan, tetapi ada kalanya debitur ada kendala dalam mengembalikan dana tersebut seperti terlambat atau tidak melaksanakan sama sekali istilah ini disebut wanprestasi dalam perjanjian kredit. Wanprestasi adalah ke…

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI ATAS TUNTUTAN WANPRESTASI ANGGOTA KOPERA…

Koperasi sebagai badan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum antara anggota dan pengurus, khususnya terkait wanprestasi akibat kelalaian dalam pengelolaan dana simpanan. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah Putusan Nomor 14/Pdt.G/202…

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREATOR KONTEN YOUTUBE TERHADAP TINDAKAN UNGGAH ULA…

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, teknologi dapat menjadi penyalur hobi maupun mata pencaharian. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi sebagai sarana hiburan seperti membuat video dalam bentuk konten, namun disisi lain hal itu membuat konten video rentan untuk dicuri oleh pihak lain. Sehingga menyebabkan kreator konten di…

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (Ana…

Skripsi ini berjudul tentang "Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)". Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang saling memiliki perbedaan kewarganegaraan. Dalam perkawinan, pertengkaran dapat terjadi dan dapat berujung pada perceraian. Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan antar …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA DALAM SISTEM PERADILAN …

Skripsi ini mengkaji mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Dalam Sistem Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)”, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Pal…

FAKTOR DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN KADER POSYANDU …

Knowledge about preeclampsia is important for a posyandu cadre in carrying out hits her role us posyandu cadre. The knowledge certamly varies because it is influenced by several factors such as age, level of education, occupation, family income, experience, interest, exposure, to mformation, and length of service. The aim of the study is to identify determinant factors related to the knowledge …