PRAKTEK PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK MENURUT PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 73 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T48052

ANALISIS PILIHAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MENURUT HUKUM P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 104 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48020

TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI KARYAWAN SEHAT BERSAMA TERHADAP KESA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 57 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T47336

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENAYANGAN IKLAN YANG MENYESATKAN MELALUI MEDI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 91 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T47148

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN EKSPEDISI DENGAN PT. KERETA API IND…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T47739

ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

T47211

ANALISIS TENTANG IZIN PENDIRIAN KOMPLEKS PALEMBANG SQUARE DARI ASPEK HUKUM TA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 96 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T47330

STUDI PERBANDINGAN STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 96 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48047

IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 65 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T47738

PRAKTEK EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DI BANK SUMSEL

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 71 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48057

ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEG…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 64 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T47156

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT INDAH JAYA PALEMBANG TERHADAP KERUGI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 67 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T47742

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG PADA PT. …

-

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT-OBATAN PALSU

-

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT - OBATAN PALSU

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 58 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T529612005

KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA SE…

-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUM…

-

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TNI MENURUT HUKUM DISIPLIN MILITER

-

KEDUDUKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DI DALAM KUHP TERHADAP KEBEBASAN PERS

-

ANALISIS ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN

-

TANGGUNG JAWAB PIDANA WARTAWAN DALAM TINDAK PIDANA PERS

-

ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SECARA…

-

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP NASABA…

-

PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI ASPEK HUK…

-

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN PENCURIAN IKAN DI…

-

KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

-

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN SUKARAM…

-

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHU…

-

KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TE…

Tesis ini berjudul Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah membahas mengenai salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah "hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah". Permasalahan yang dikaji dalam peneli…

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK …

Penelitian berjudul "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024" membahas permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Penulis menguraikan urgensi pengisian jabatan kepala daerah yang kosong, mekanisme pengisian jabatan tersebut, serta akibat hukum dihasilkan dari kebijakan p…