Filter by
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJI…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pkb terkait gugatan sederhana wanprestasi pada perjanjian kerja sama sub-kontraktor. Permasalahan yang dikaji mencakup dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan sederhana wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta implikasi hukum putusan tersebut ba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847642025
KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN O…
Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 97 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459382024
KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILA…
Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/20…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 113 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459762024
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MER…
Dampak negatif dari penggunaan aplikasi pinjaman online bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi penerima pinjaman (debitur) karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari debitur untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi debitur untuk disalahgunakan. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 126 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458952024
PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN L…
Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insol…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 169 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- t1456922024
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PE…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 107 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457982024
HAK MENDAHULU NEGARA BIDANG PAJAK DIHADAPKAN DENGAN PEMENUHAN UPAH PEKERJA/BU…
Negara memiliki kedudukan prioritas dalam pemenuhan kewajiban pajak melalui hak mendahulu. Tetapi hak mendahulu negara atas utang pajak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya peraturan perundang- undangan yang memberikan didahulukannya pembayaran upah pekerja/buruh pada saat kepailitan usaha. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini : 1. Bagaimana pengaturan hak mendahulu negara bi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 79 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1814132025
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM ME…
In the background of the increasingly rapid advancement of information and communication technology in all areas of life, one of which is in the legal field must experience updates both material and formal law, the Supreme Court therefore made updates by issuing e-court to help justice seekers in resolving their cases. The purpose of writing this thesis is to determine the effectiveness of the …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 75 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813262025
PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SE…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” Penelitian ini mengangkat isu bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Sumatera Selatan belum mengedepankan prinsip Restorative Justice secara optimal. Setelah penangkapan anak yang ber…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- .xvi, 122 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- 2025
- Call Number
- T1846422025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGGUNAKAN OBAT P…
ABSTRAK Pelaku usaha yang menjual produk dengan informasi yang tidak jelas harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan obat pemutih wajah melalui iklan di media sosial serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungja…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847502025
AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA TANPA IZIN CUTI
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban notaris adalah tetap aktif menjalankan tugas jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan secara hukum, salah satunya melalui mekanisme cuti. Namun, dalam praktiknya, terdapat notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 83 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847222025
PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL TERHADAP PRODUK KOSMETIK HALAL DALAM RANGKA MEL…
Industri kosmetik Indonesia yang terus berkembang menimbulkan tantangan terkait jaminan kehalalan produk, terutama bagi konsumen Muslim. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan strategis untuk menjamin kehalalan sekaligas memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis peran LPH icrhadap produk kosmetik halal dalam melindungi konsumen, mekanisme sertifiasi halal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 151 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846532025
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG PESANAN…
Perkembangan transaksi elektronik membawa kemudahan bagi pembeli, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah ketidaksesuaian barang pesanan dengan deskripsi penawaran dalam program flash sale. Kondisi ini seringkali merugikan pembeli karena kedudukan mereka yang lebih lemah dibandingkan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 100 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1845832025
PRAKTIK PENGAMBILALIHAN PENANGANAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN YANG LEBIH TINGGI D…
Penelitian ini membahas terkait pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi yang mana pada praktiknya tidak memiliki aturan konkrit terkait pedoman pelaksanaannya. Penelitian ini akan menyoroti regulasi, pertimbangan, serta akibat hukum yang timbul akibat dilaksanakannya suatu pengambilalihan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi. Adapun permasalahan dalam penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846662025
PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES KEMITRAAN UMKM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U…
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role as drivers of inclusive and sustainable economic growth. In practice, MSMEs are often in a weak or unbalanced position when entering into partnerships with large companies. This imbalance of power allows large businesses to abuse their dominant position, ultimately causing losses for MSMEs. In this case, the Business Competition…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 127 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1845212025
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH A…
Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023. Penegakan hukum terhadap anggota TNI memiliki karakteristik tersendiri karena harus memperhatikan ketentuan hukum pidana umum dan hukum militer secara bersamaan. Penelitian ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 116 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1844172025
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DP…
This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 118 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846052025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAIM GARANSI BARANG ELEKTRONIK PAD…
Perkembangan teknologi pada era digital mendorong peningkatan konsumsi barang elektronik oleh masyarakat, di mana jaminan garansi menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen. Namun, ketika perusahaan produsen mengalami kepailitan, konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam mengklaim hak garansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klaim garansi konsumen terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 110 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847142025
KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Stu…
ABSTRAK Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Namun, keharmonisan tersebut tak jarang terguncang oleh perpecahan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian akan dijabarkan dalam rumusan masalah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846312025
PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) …
ABSTRAK Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) dalam kasus tindak pida…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846402025
ANALISIS HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BOX 1974 TERHADAP KEPEMILIKA…
This thesis is entitled “Legal Analysis of the 1974 Memorandum of Understanding (MoU) Box on the Ownership and Management of the Ashmore Islands in Review of the International Law of the Sea”. How is the legal position of the 1974 BOX MoU in terms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) related to the ownership and management of the Ashmore islands, 2. How is th…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 115 hlm.; ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456042024
DAMPAK PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK PADA KONFLIK MEKSIKO DAN EKUADOR DALAM PERS…
This research discusses the practice of diplomatic asylum granted by Mexico to Jorge Glas, former Vice President of Ecuador, and its implications for the diplomatic relations between the two countries from the perspective of international law. Mexico’s action sparked conflict after Ecuadorian authorities raided the Mexican Embassy in Quito to arrest Jorge Glas, who was accused of committing c…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 81 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813812025
AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) KOMISARIS TERHADAP PUTUSAN YANG DIA…
Komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate governance). Ketidakhadiran komisaris dalam pengambilan keputusan strategis dapat memengaruhi keabsahan keputusan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 66 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1730122025
PENERAPAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 TERHADA…
Skripsi ini berjudul “ Penerapan International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974 (SOLAS 1974) Terhadap Penggunaan Teknologi Navigasi Terkini Untuk Keselamatan Dalam Pelayaran Di Indonesia “. Penulis dalam penelitian ini meneliti penerapan sebuah konvensi internasional dalam kaitannya dengan teknologi navigasi dalam kegiatan pelayaran di Indonesia. Penulis mengangkat 3 (tiga) mas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813512025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS PELANGGARAN INFORMED CON…
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran informed consent terhadap pasien dalam tindakan medis dokter di rumah sakit. Informed consent merupakan hak dasar pasien yang harus dipenuhi oleh tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan informed consent dalam tindakan medis serta tanggung jawab dokter dan rumah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 51 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1730192025
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN E…
Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm , 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1804662025
PENERAPAN HUKUMAN DAN PENGHARGAAN (PUNISHMENT AND REWARD) DALAM RANGKA PENING…
Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting sebagai penggerak utama mesin birokrasi. Namun masih ditemukan kesenjangan kinerja di antara ASN, termasuk tingginya jumlah ASN berkinerja buruk. Salah satu faktor penyebabnya dapat dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan ASN, seperti tercermin dalam kasus pemberhentian ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang tak sesuai prosedu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 46 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728022025
IMPLEMENTASI ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP EKSPOR KOMODITAS TA…
Skripsi ini membahas ASEAN China Free Trade Area sebagai kawasan perdagangan bebas milik wilayah Asia Tenggara di mana kegiatan ekspor bijih nikel antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dilakukan. Permasalahan yang diangkat adalah 1. Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, 2. Apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari impleme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 57 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727422025
RESTITUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi perlakuan diskriminatif, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas, tetapi implementasinya dalam konteks korban kekerasan seksual masih memiliki banyak kendala. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi efektivitas perlindungan hukum bagi peny…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 62 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727812025
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA YANG MEN…
Penelitian ini dilatar belakangi karena implementasi upaya pemulihan bagi korban kekerasan rumah tangga belum optimal, khususnya korban yang mengalami luka berat akibat kekerasan fisik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap berupa pemulihan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 108 hlm.; ilus,; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1825402025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography