Filter by
KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA…
Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDesa badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin N…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 130 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453882024
PEMENUHAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA SEK…
Penelitian ini membahas pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja alih daya pada sektor pertambangan, dengan studi kasus di PT. Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya, terutama dalam hal pelaksanaan K3, meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. T…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 144 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1852422025
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN…
Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berbagai macam tindak pidana Narkotika yang marak terjadi, termasuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polisi. Anggota Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur secara tegas bahwa setiap Anggota Kepolisian yang melanggar kode etik akan dikenakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1443072024
KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN O…
Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 97 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459382024
KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILA…
Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/20…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 113 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459762024
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MER…
Dampak negatif dari penggunaan aplikasi pinjaman online bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi penerima pinjaman (debitur) karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari debitur untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi debitur untuk disalahgunakan. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 126 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458952024
PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN L…
Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insol…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 169 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- t1456922024
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PE…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 107 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457982024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN E…
Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm , 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1804662025
MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL U…
There are still obstacles in using trademarks as fiduciary collateral in Intellectual Property-based Financing for Creative Economy players. The government has enacted Government Regulation Number 24 of 2022, which strengthens the provisions of intellectual property, particularly trademarks, as fiduciary collateral. This regulation enables creative economy players to use their trademark rights …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 89 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404242024
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALA…
Skripsi ini berjudul Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021), anak yang melakukan tindak pidana tetap di jatuhkan sanksi pidana namun, Penjatuhan pidana sebagai ultimum remidium. Salah satu bentuk pidana pada Anak yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat termasuk dalam Pidana Pokok Anak. Secara umum Pidana …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 158 hlm. ilus. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405122023
PERSPEKTIF PEMBERATAN PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TENAGA K…
This research entitled “The Perspective of Sentencing Aggravation in Imposing Criminal Sanctions on Educational Staff Involved in Child Molestation in Islamic Boarding Schools in OKI Regency" examines the application of aggravated sentencing in cases of child molestation within Islamic boarding schools. This study explores the considerations judge stake into account when imposing criminal san…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 43 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- 2507001590
- Call Number
- T1690832025
PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BE…
Before the enactment and legalization of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), regulations addressing sexual violence were found in several laws, such as the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence, and the Electronic Information and Transactions Law. However, judicial decisions based on these laws often showed limitations, particularly in addressing the nee…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 200 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1634112024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PENYELESAIA…
Pailit berawal dari ketidakmampuan membayar. Dimana keadaan ekonomi keuangan suatu perusahaan atau keadaan seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Ku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 112 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405522023
PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMO…
Produsen narkotika Golongan I diancam pidana menurut Pasal 113 UU Narkotika secara minimum khusus dan maksimum khusus, tetapi ancaman pidana ini seharusnya diperberat mengingat perannya yang lebih besar dan merusak daripada pelaku lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum dari yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404052023
ASPEK HUKUM SERTIFIKAT PENGURANGAN EMISI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI PERDAGANGAN …
Legal policies that can be implemented to reduce climate change are through carbon trading schemes. Carbon trading can be interpreted as trading activities for emission reduction certificates. The problems in this thesis are How is the legal regulation of emission reduction certificates as an object of carbon trading transactions, What are the problems, opportunities and challenges of carbon tr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 32 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1659802024
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DALAM PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM AD…
Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Penulisan Tesis ini di latar belakangi hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 164 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1409962020
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN PT. BANK PERKRED…
Pemerintah Kota Palembang membuat suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro, adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada pelaku usaha kecil dan mikro dan membuat suatu masalah dalam perkreditan. Adapun permasalahan dalam tesis ini penulis kembangkan sehingga dapat di…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 132 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405382023
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR BERMASALAH ME…
Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit. Jaminan berupa atas tanah beserta yang ada di atasnya adalah banyak digunakan karena tanah merupakan jaminan yang aman dan punya nilai ekonomis yang relatife tinggi, yang mana jaminan tanah beserta yang di atasnya akan dibebankan Hak Tangggungan. Pelaksanaan lelang khusus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 138 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1393002023
REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE
This research entitled "The Realization of the Principle of Legal Certainty in Compensation for Online Investment Losses," to discuss the application of the principle of legal certainty in compensating for losses from illegal investments. It examines illegal investments handled through civil lawsuits and the regulation of compensation for such investments. The research used a juridical-normativ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 115 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1636242024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL DI L…
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Whatsapp”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap korban pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan secara verba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 138 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404172023
REFORMULASI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG UNDANG JAMINAN FIDUSI…
Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memiliki kekuatan eksekutorial yang ditafsirkan penerima fidusia bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan serta merta, sedangkan justru menimbulkan kerugian bagi pemberi fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang diperole…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 103 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1406602024
KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI OLEH TIM ASESMEN TERPA…
This thesis is entitled "Fair Legal Certainty in Providing Rehabilitation by Integrated Assessment Team for Narcotics Users Conducted on Pre-Adjudication Study Stage of the National Narcotics Agency of South Sumatra Province". The study was carried out because the rehabilitation provision by writing of this thesis in the background providing rehabilitation by the integrated assessment team had …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 127 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T283422020
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKU…
Salah satu asas hukum yang sangat urgen dan fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam menjalani proses peradilan pidana. Dalam pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun tidak menetapkan status tersangka dan akh…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 160 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1307002023
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT …
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada praktiknya dapat dijadikan jaminan kredit tetapi terdapat Bank selaku kreditur pemegang jaminan tersebut yang menghilangkan SK PNS sehinga merugikan nasabah selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia, pertimbangan Hakim dalam putusan yang menyata…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 107 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1314732023
PENJATUHAN PIDANA NIHIL DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA.
Pada perkara korupsi dan pencucian uang PT Asabri terhadap terdakwa Heru Hidayat terdakwa dipidana nihil karena dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebelumnya pada perkara PT Asuransi Jiwasraya. Pidana nihil ini secara normatif diatur dalam Pasal 67 KUHP juncto Pasal 71 KUHP, tetapi dinilai bertentangan dengan keadilan bagi masyarakat dan negara yang dirugikan oleh terdakwa. Penelitian ini ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1313862023
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …
Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 144 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1016982023
EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA …
Tesis ini berjudul “Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019”. Mengkaji permasalahan, pertama Pengelolaan barang bukti dan prosedur eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, kedua kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, ketiga pengaturan eksekusi terhadap barang bukti pada masa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 106 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1314872023
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGE…
ABSTRAK Pelaksanaan persidangan perkara Anak di Pengadilan Negeri (PN) Pagar Alam belum dapat menghadirkan Anak secara tatap muka, karena masih mendasarkan pengaturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 4/2020) yang masih mengedepankan persidangan berbasis elektronik. Penelitian ini adalah pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 108 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1312212023
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA P…
Sistem peradilan pidana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antar negara dengan pelaku saja. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian yang bersifat win lose solution, dengan kenyataan seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana dengan menempatkan konsep pendekatan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 113 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069392023
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography