KONSTRUKSI HUKUM : EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PE…

This study focuses on the issue of enforcing decisions rendered by the Industrial Rclalions Court (IRC), which is frequently hindered by various technical and procedural obstacles despite such decisions having acquired final and binding legal force. The primary challenges in enforcing IRC judgement include employers’ low compliance with court decisions and the lengthy and costly executions pr…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN…

This study aims to analyze the process of resolving the dispute over the division of joint assets between Yenni (Plaintiff) and Phang Marco (Defendant) after the divorce at the West Jakarta District Court. The background of this case is the unilateral control of the object of the joint assets dispute by the Defendant without any negotiation or agreement on the division of joint assets with the …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK CUTI

Hak cuti merupakan hak normatif yang melekat pada setiap pekerja. Namun, Pekerja Rumah Tangga (PRT) seringkali mendapatkan posisi inferior sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh hak cuti dari pengguna jasa (majikan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dalam pemenuhan hak cuti bagi Pekerja Rumah Tangga dan menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan ha…

PENERAPAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM MEMBERIKAN REKOMEN…

The thesis entitled: “The Application of Social Inquiry Reports (LITMAS) in Providing Recommendations for Juvenile Justice Decisions” is based on the background of the application of LITMAS in providing recommendations for decisions concerning children in conflict with the law. Therefore, the legal issues examined in this study concern the application of Community Research Reports (LITMAS) …

IMPLEMENTASI PERDAMAIAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN AGUNAN DALAM ME…

Skripsi ini berjudul: Implementasi Perdamaian Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Agunan dalam Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan kredit dalam praktik perbankan yang berdampak pada stabilitas keuangan bank serta kepastian hukum bagi kreditur. Kredit bermasalah umumnya disebabkan oleh wanprestasi debitur terhadap perjanj…

IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL TERHADAP HAK TANGGUNGAN ATAS DASAR PEMENANG LELANG…

Skripsi ini berjudul: Implementasi Eksekusi Riil Terhadap Hak Tanggungan Atas Dasar Pemenang Lelang di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi dengan adanya kendala dalam proses pengosongan objek lelang meskipun pemenang lelang telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Eksekusi riil merupakan suatu tindakan hukum di mana pihak pengadilan melakukan upaya paksa untuk mengosongkan atau menyer…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT DALAM TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK: DI…

Obstruction of Justice is an act classified as a criminal offense for obstructing or hindering the legal process in a case. Advocates, in the course of performing their professional duties, are frequently associated with allegations of obstructing the legal process regarding cases handled for their clients. The purpose of this paper is to examine the legal regulations concerning Obstruction of …

PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Unilateral termination of employment (PHK) of outsourced workers highlights weaknesses in labor oversight and a lack of clarity regarding the legal liability of outsourcing companies. An analysis of the issue reveals that the dual nature of the employment relationship between the service provider and the client when unilateral termination occurs. The research question of this thesis are: (1) ho…

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN…

Tindak pidana korupsi tergolong kejahatan kerah putih yang kerap kali dilakukan oleh subjek hukum perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu yang berimbas kerugian keuangan negara, korupsi juga telah meluas dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun Aparatur Sipil Negara yang mengemban jabatan serta mem…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SUDAH DIH…

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit umumnya disertai jaminan Hak Tanggungan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Permasalahan muncul ketika objek jaminan tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hibah terhadap objek jaminan Hak Tanggungan serta untuk m…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DEN…

Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Pti) ini dilatar belakangi maraknya pelanggaran terhadap hak atas merek yang terjadi di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pi…

KEDUDUKAN BARANG BUKTI UNTUK MENENTUKAN STATUS PELAKU SEBAGAI PENGEDAR ATAU P…

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum narkotika adalah penentuan status hukum pelaku, apakah sebagai pengguna atau pengedar, yang implikasinya sangat menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk meng…

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG PELAKUNYA ME…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, khususnya skizofrenia hebephrenik. Kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis bagi aparat penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam menentukan arah penuntutan. Di satu sisi, sistem peradilan pidana menuntut adanya kepastian hukum dan p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA PENGEMUDI PADA APLIKASI DIGITAL BERDASARKAN…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Pengemudi pada Aplikasi Digital Berdasarkan Konsep Gig Economy.” Perkembangan gig economy pada sektor transportasi berbasis aplikasi digital menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan perlindungan mitra pengemudi dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, hubungan antara platform digital dan pengemudi dikonstruksikan sebagai k…

IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERP…

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun, publikasi di media sosial sering menampilkan identitas korban tanpa izin, menimbulkan persoalan hukum dan etika terkait perlindungan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ident…

PERSPEKTIF HUKUM KORPORASI ATAS KEWAJIBAN PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP PADA…

Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai ketidaksesuaian antara eksistensi badan hukum pada perusahaan dormant dengan tidak efektifnya mekanisme kewajiban pelaporan Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di Indonesia, yang menimbulkan regulatory gap secara perdata terhadap pemilik manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan pelaporan pemilik manfaat, merumuskan konstr…

PEMBERLAKUAN HAK ATAS PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN…

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan hak paten sebagai objek jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit bank. Metode p…

PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PERJANJIAN KREDIT (ST…

Pelaksanaan eksekusi lelang jaminan Hak Tanggungan merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin pelunasan utang dalam perjanjian kredit serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tersebut kerap menimbulkan sengketa, khususnya apabila objek jaminan dimiliki oleh pihak ketiga yang bukan merupakan debitur. Kondisi ini menimbulkan perdebat…

ILMU HUKUM: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-636-063-2

Collation

xxiv, 292 hlm.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

340 Rah i

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DALAM PERSPEK…

Skripsi ini ditulis dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha penjual handphone bekas. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu sumber data yang digunaka…

HUKUM DALAM MASYARAKAT

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-247-8

Collation

viii, 174 hlm. ; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Huk h

PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG TELAH KELUAR DARI AGAMA ISL…

Menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris non muslim serta mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perka…

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB ADANYA HUBUNGAN SEPERSUSUAN DAN KEDUDUKAN ANAK AK…

The vision of marriage is to unite a man and a woman before God Almighty as husband and wife, creating a sacred bond that will last a lifetime and bring happiness to their family. However, not every marriage is legally valid. Based on Article 70 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, one of the grounds for dissolving a marriage is the existence of a r…

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU SEBAGAI …

Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan adanya persamaan dan perbedaan dalam lingkup perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice collaborator antara Indonesia dan Belanda sehingga yang menjadi pembahasan oleh penulis tentang bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice collaborator di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice c…

IMPLEMENTASI FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PER…

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…

PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PEND…

Skripsi ini berjudul ”PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS”. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya menuntut pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Meskipun pemerintah telah membangun SPIP dan mene…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH: …

The thesis titled "The Executorial Power of Land Mortgage Guarantees on Overlapping Land (Study of Decision Number 32/Pdt.G/2025/PN Plg)" is motivated by legal issues concerning the execution of Land Mortgage guarantees on land objects that are claimed to overlap by third parties, thereby causing legal uncertainty in the practice of executing security rights. The issues discussed in this study …

PENERAPAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAH…

This research is motivated by numerous cases of violations of the rights of migrant domestic workers in Malaysia, which contradict the bilateral agreement embodied in the 2022 Memorandum of Understanding (MoU), including through recruitment practices that are outside the scope of the agreement. This research aims to analyze the implementation of this bilateral agreement as reviewed through the …

MILITERISASI RUANG ANGKASA DITINJAU DARI OUTER SPACE TREATY 1967: STUDI KASUS…

Perkembangan uji coba senjata anti-satellite (ASAT) oleh Tiongkok pada 2007 dan Rusia pada 2021 telah menimbulkan ancaman serius terhadap infrastruktur antariksa Amerika Serikat. Merespons hal tersebut, pada 20 Desember 2019 Amerika Serikat membentuk United States Space Force (USSF) sebagai angkatan bersenjata yang bertugas dalam operasi militer terkait ruang angkasa. Namun, pembentukan USSF me…