Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-266-704-4

Collation

xiv, 218 cm : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Pan d

DASAR PERTIMBANGAN PIMPINAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM ATAS TIDAK DI…

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan, khususnya terkait tidak diterimanya permohonan pengehentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh pimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini terlihat dala…

LEGALITAS PENGESAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PA…

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara tidak tercatat atau dikenal dengan nikah siri masih sering kali terjadi dikota Pagar Alam, yang kemudian diikuti dengan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama setalah para pihak mencapai usia dewasa. Praktik ini menimbulkan permasalahan hukum karena adanya perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan atau menyata…

PEMBELIAN TUNDA BAYAR (PAYLATER) MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya layanan pembayaran tunda bayar (Paylater) yang banyak digunakan dalam transaksi e-commerce. Paylater memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dengan kewajiban pembayaran di kemudian hari. Namun, penundaan pembayaran yang disertai biaya tambahan menimb…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA ANIMASI DISNEY TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA D…

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam industri kreatif menimbulkan persoalan hukum terkait status kepemilikan hak cipta dan perlindungan terhadap karya cipta yang digunakan dalam sistem AI. Permasalahan muncul ketika AI generatif menghasilkan karya visual yang menyerupai animasi Disney tanpa izin pemegang hak cipta sehingga berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebag…

PENYEDERHANAAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA …

Skripsi ini berjudul "Penyederhanaan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Lokal." Kebijakan penyederhanaan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) pasca berlakunya UU Nomor 6 Tabun 2023 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui efisiensi birokrasi. Namun, penghapusan instrumen izin ganda (RPTKA dan IMTA) menjadi pengesahan RPTKA tunggal …

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO: STUDI KASUS DUMPING AUSTRALIA DAN INDONE…

ABSTRACT International trade enables countries to enhance economic growth through export and import activities. However, in practice, trade disputes often arise, one of which involves allegations of dumping. This study examined the anti-dumping dispute between Indonesia and Australia regarding Indonesian-origin A4 paper in Case DS529 at the World Trade Organization. This study aimed to analyze …

ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN D…

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih tinggi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikis, serta sosial bagi korban. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan keadilan restoratif semakin sering digunakan pada tahap penyidikan dan penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Namun, penerapannya menimbulkan persoalan terkait perlindunga…

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL TERHADAP SAKSI YANG M…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi yang sering disertai dengan perbuatan obstruction of justice, khususnya melalui pemberian keterangan palsu oleh saksi yang dapat menghambat proses peradilan dan merusak prinsip keadilan. Permasalahan ini menjadi penting dikaji karena adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam memandang…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PEMBELI TANAH YANG BER…

Skripsi ini berjudulkan: Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia sebagai Pembeli Tanah yang Bersengketa pada Nominee Agreement (studi Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN Dps). Permasalahan penelitian ini meliputi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah yang melibatkan nominee agreement serta bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia sebagai pembeli tanah apabila timbul se…

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PUSAT KESEHATAN MASYARA…

This research examines legal issues regarding Health Center non-compliance Community (Puskesmas) regarding service operational hours which have an impact on hampering the community's constitutional rights to primary health services. The aim of this research is to identify forms of administrative sanctions imposed on officials and institutions, as well as analyze the mechanisms for enforcing the…

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP DEWAN …

Pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi implementasi putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap p…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

This thesis examines the "Legal Liability for the Reactivation of Frozen Foundations." It provides an in-depth analysis of the case involving the freezing of the Putra Putri Sriwijaya Foundation by the Culture and Tourism Office of South Sumatra Province. This administrative action was precipitated by a lack of good faith exhibited by the foundation's board of directors toward both the head of …

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA YANG TERCANTUM PADA DISPLAY …

Perbedaan harga antara display dan kasir merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik perdagangan ritel di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kerugian materiil berupa kelebihan pembayaran dan kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa yang dapat ditemp…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA HIBAH ATAS SEBIDANG TANAH YANG DIB…

Penelitian ini (penelitian keputusan nomor 0018//pdt.g/2017/pta.pal) membahas perlindungan hukum bagi penerima hibah tanah yang dicabut oleh pengadilan. Latar belakang penelitian ini adalah hibah sukarela dan cuma-cuma memiliki masalah yang dapat menyebabkan hibah yang diterima penerima dibatalkan dan perlindungan yang mereka terima dari hibah tersebut juga dibatalkan. Penulis penelitian ini me…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINTECH LENDING MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PEN…

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor fintech lending yang sangat rentan menimbulkan berbagai bentuk sengketa, sehingga dibutuhkan peran LAPS-SJK sebagai lembaga penyelesaian yang efektif. Namun pada praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK masih menghadapi hambatan signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ka…

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP PENDAFTARAN ULANG OBJEK JAMINAN FIDUSIA …

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun mengubah pola dari pendaftaran jaminan fidusia manual beralih ke sistem online. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pendaftaran ulang objek jaminan fidusia yang sama oleh debitur secara elektronik tanpa persetujuan kreditur pertama, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak …

PENGALIHAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis P…

Perkembangan kekayaan intelektual sebagai aset bernilai ekonomi menimbulkan persoalan hukum dalam praktik perkawinan dan perceraian, khususnya mengenai kedudukan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama. Permasalahan muncul ketika suatu ciptaan yang menghasilkan royalti diciptakan selama masa perkawinan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah royalti tersebut dapat dikategorikan seba…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI BADAN PENYELENGG…

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif sebagai wujud tanggung jawab negara sebagai negara kesejahteraan. Perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan So…

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARYA FOTOGRAFI DIGUNAKAN TANPA IZIN

Penggunaan karya fotografi dalam era digital semakin meningkat seiring berkembangnya media sosial dan berbagai platform publikasi, namun juga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penggunaan karya tanpa izin dari pencipta. Karya fotografi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kep…

PEMBUKTIAN LEGAL STANDING PIHAK KETIGA DALAM GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP PELA…

Legal Standing pihak ketiga dalam gugatan perlawanan (derden verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan merupakan syarat formil yang menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan kedudukan hukum pihak ketiga dalam mengajukan gugatan perlawanan, serta mengkaji p…

PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KOTA PALEMBANG

Perkembangan teknologi mengakibatkan perjudian dilakukan menggunakan jaringan internet yang dikenal dengan istilah judi online. Judi online tersebut meningkat pesat dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat, termasuk juga masyarakat di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap judi online di Kota Palembang, menganalisis faktor yang mempengaruhi penan…

PERAN JAKSA DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem peradilan pidana Indonesia adalah hak restitusi bagi korban pelecehan seksual. Namun dalam praktiknya, korban masih sering tidak memperoleh hak tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Peran Jaksa dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual”, metode penelitian ini menggunakan normati…

STATUS HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Praktik alih daya merupakan bagian dari dinamika hubungan industrial yang berkembang seiring dengan kebutuhan efisiensi dan fleksibilitas dunia usaha. Namun, dalam praktiknya, sistem alih daya kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kepastian status hubungan kerja dan perlindungan hak-hak normatif pekerja. Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahu…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN ILEGAL, TIDAK DIL…

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kapal asing pelaku penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia masih menunjukkan kelemahan mendasar sehingga sanksi yang pada umumnya hanya berupa pidana d…

ANALISIS PELANGGARAN PRINSIP KEMANUSIAAN OLEH ISRAEL TERHADAP BLOKADE BANTUAN…

Perkembangan konflik bersenjata modern menunjukkan bahwa kebijakan blokade masih digunakan sebagai strategi militer, termasuk dalam konflik antara Israel dan Gaza. Namun, penerapan blokade tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan penduduk sipil dan akses bantuan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai blokade…

PENGARUH PERJANJIAN BILATERAL MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA DAN AUSTRALIA…

The Mutual Legal Assistance cooperation between Indonesia and Australia is regulated under the bilateral Mutual Legal Assistance Agreement between the two countries. In practice, requests for reciprocal assistance face challenges due to differences in legal sistems regarding the death penalty, which may serve as a potential ground for refusal. This study aims to analyze the impact of the bilate…

PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA P…

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menghadapi krisis overcapacity yang serius, dengan jumlah penghuni mencapai 274.100 orang pada tahun 2024, hampir dua kali lipat dari kapasitas ideal 143.655 orang. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kepadatan penjara tertinggi ketiga di Asia. Paradigma pemidanaan yang terlalu bertumpu pada pidana penjara menjadi akar masalah, sehi…

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PIDANA: ANALISIS INDIKATOR DAN PE…

Keadilan restoratif merupakan bagian dari pergeseran paradigma pemidanaan yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku serta kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam penerapannya di pengadilan, keadilan restoratif diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan …

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN MEMBAYAR UPAH LEM…

Law enforcement constitutes a state obligation to protect the constitutional rights of citizens as mandated by Article 27 Paragraph (2) and Article 28D Paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including the right to fair remuneration within employment relationship. One of the normative rights of workers that is frequently violated by companies is the right t…