AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN …

Permasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup menyulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk penyelesaian sengketanya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang beruntung seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku UMKM dalam…

KUMULASI GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTA…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan aturan yang secara jelas mengatur mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN…

PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI SARANA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUD…

Subrogation is the transfer of creditor's rights to a third parties who pays the creditors under approval or in acccordance with regulations. In practice, the subrogation with an authentic notary deed cannot always agrees with the parties’ expectation. In certain conditions, various problems can emerge and can caouse harm to them. This study tries to analyze the judges’ considerations regar…

PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTO…

Penarikan Kendaraan Bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia di dalam pembiayaan konsumen secara paksa oleh debt collector menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat, dimana terdapat wanprestasi berupa adanya tunggakan oleh pihak debitur yang menyebabkan pihak kreditur melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa sehingga hal ini sangat merugikan pihak kons…

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPEND…

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen kependudukan dikarena beberapa hal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, jarak tempat pelayanan administrasi kependudukan relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat, waktu ya…

BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR AKIBAT GUGATAN ACTIO PAULIANA…

Gugatan actio paulina merupakan pembatalan yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga terhadap perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditur dan kepentingan harta pailit yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Perbuatan hukum tersebut berupa pengalihan harta pailit melalui pelepasan hak atas benda milik debitur. Berdasa…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH JABATAN ANTARA PT PERTAMI…

Riset yang berjudulkan “Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Kepemilikan Rumah Jabatan Antara PT Pertamina dengan Mantan Direktur PT Pertamina (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2225K/Pdt/2006)” dilatar belakangi oleh seorang Mantan Direktur PT Pertamina yang bernama Ir. Baihaki Hakim yang ditempatkan di Rumah Jabatan dijalan Moh. Yamin. No.48 Jakarta Pusat telah melalui masa jabatannya ya…

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA MENURUT PERATURAN MENTERI AGR…

Perkembangan bidang pertanahan merupakan hal krusial bagi masyarakat Indonesia seperti tempat mata pencaharian, menyiapkan bangunan, serta tempat tinggal. Untuk itu dibentuklan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanan kebijakannya menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesai…

 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKU…

Dalam merubah Akta Pendirian Yayasan merupakan kewenangan dari Pembina tetapi faktanya terdapat perubahan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapn Notaris sedangkan penghadap adalah pihak lain diluar Organ Yayasan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan t…

PEMBAJAKAN LAGU “AKU MAU” YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL PADA MAINAN BON…

Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu yang menjadi objek perlindungan Hak Cipta adalah lagu dan/atau musik. Tujuan penelitian ini …

ANALISIS TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UN…

The thesis which has the title: Analysis of the Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Asssisted Residents Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections , due to the existence of this law, the author has the curiosity to examine the arrangements for the rights of inmates of correctional institutions along with the procedures for implementing them based on the la…

HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA…

This study aims to find out if there is a spirituality with psychological well-being in mother who have children with special needs. The hypothesis in this study is that there is a relationship between spirituality and psychological well-being. Participants in this study were 100 mother who have children with special needs. Sampling is done using purposive sampling techniques. The measuring ins…

LEMBAGA MANAJEMAN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPT…

ABSTRAK Judul Tesis ini “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola royalty Hak Cipta atas pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.” Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di In…

PEMBATALAN MEREK YANG MENGGUNAKAN NAMA ORANG TERKENAL BERLANDASKAN ASAS IKTIK…

This study discusses the cancellation of a brand using a famous person's name based on bad-faith principle related to a brand dispute between Ruben Samuel Onsu as a famous person against Yangcent as the founder of PT Ayam Geprek Benny Sujono. The focus of the problem in this study is the brand cancellation and the judge's legal considerations in the case's decision when viewed in the context of…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM HAL GANTI RUGI PENGA…

Meningkatnya infrastruktur pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia salah satunya ialah pembangunan Jalan Tol yang mengakibatkan kepemilikan hak atas tanah masyarakat harus bersedia dibebaskan tak terkecuali pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya. Permasalahannya yaitu untuk mengetahui mekanisme mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi dan untuk mengetahui perlindungan hukum. Metode …

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN HAK ATAS PESANGON PE…

ABSTRAK Skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan terhadap pemberian hak atas pesangon pekerja selama masa kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (studi putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST), ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban dan hak bagi pekerja maupun pengusaha.…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PRAKTIK JUAL BELI HAK ATAS TANAH Y02ANG…

Jual beli hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban. Jual beli yang seringkali terjadi di desa-desa kebanyakan merupakan praktik jual beli di bawah tangan yang dilakukan di hadapan Kepala Desa dan saksi-saksi. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penel…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENITIPA…

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya praktek penitipan pembayaran BPHTB klien ke PPAT sering terjadi di Indonesia yang mana hal ini belum ada peraturan yang resmi mengatur. Permasalahan di dalam skripsi ini adalah mencakup tentang Pertanggungjawaban PPAT ke klien yang mencakup (i) Pertanggungjawaban hukum PPAT yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap penitipan BPHTB dari klien dan (ii)…

FIAT EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian, sehingga menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta (termasuk grosse akta) atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam praktiknya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semaki…

PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN RE…

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening di bank digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses perjanjian dalam pembukaan rekening di bank. Tetapi di sisi lain, pihak bank memiliki kekuatan untuk mengubah klausula-klausula dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga perjanjian baku tersebut sangat berpotensi untuk mengandung klausula yang berat sebelah. Kemungkinan adan…

PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBA…

Seiring dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan dan menerima transaksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, agar dapat meningkatkan ketahanan perbankan dalam menghadapi kondisi krisis akibat pandemi. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidak hanya…

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERA…

Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, tidak berkea…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL EIGER (Studi Put…

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek yang diterapkan di Indonesia adalah sitem konstitutif. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek terkenal Eiger dan bagaimana perlindungan hukum terhadap me…

KEBERLAKUAN KLAUSUL PENITIPAN BARANG KARENA TERPAKSA PADA PENGELOLA HOTEL

Pasal 1705 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari Undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela, melihat banyaknya hotel yang berada di Palembang apabila sewaktu-waktu mengalami kebakaran ataupun banjir maka dari itu bagaimana tindakan hotel mengenai penitipan barang secara t…

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SOURCE SUBJECT TERHADAP PENGGUNAAN TEKN…

ABSTRAK Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject terhadap Penggunaan Teknik Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum data pribadi source subject dari penggunaan teknik deepfake dalam perspektif perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapa…

KAJIAN TENTANG PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG HARUS DIHADIRI PARA PIHAK PADA MAS…

Kehadiran para pihak pada pembuatan akta Notaris merupakan hal yang harus dipenuhi, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tetapi kegiatan pembuatan akta Notaris ini menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilakukan karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentan…

PEMBATASAN HAK BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN …

Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan, salah satunya jaminan hak tanggungan, berkedudukan sebagai kreditor separatis. Kreditor separatis memiliki keistimewaan tersendiri dalam mendapatkan kembali piutangnya. Keistimewaan tersebut adalah berupa hak dan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara mandiri tanah yang menjadi objek jaminan hak tanggungan yang dipegangnya. Sebagaimana ketentuan d…

STUDI KOMPARATIF PENGALIHAN HAK ANTARA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN HAK …

This thesis is entitled Comparative Study Transfer of Rights Between Plant Variety Protection and Copyright. The formulation of the problem raised by the author is how the comparison between the transfer of plant variety protection rights and copyright and what is the basis for the need for a notary deed in the transfer of intellectual property. Writing this thesis is a type of research that us…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUG…

Jumlah konflik pertanahan di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2018, sektor perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) dari 144 konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018 ini. Salah satu konflik pertanahan yang sampai saat ini masih terjadi yaitu sengketa tanah masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugi…

SUPLEMEN LEASING (TEORI DAN PRAKTEK)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 68 hlm. 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.04 And s