HUKUM ACARA PERADILAN ANAK DI INDONESIA

-

Kumpulan Kasus Menarik jilid 4

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-25-5696-4

Collation

vi, 674 hlm. : ilus.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 07 Kal k

PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKA…

Skripsi yang berjudul : Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proses mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum melalui proses mediasi para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri mediator yang akan memimpin proses…

POTRET LEMBAGA PENGADILAN INDONESIA

Dalam berbagai hal, lembaga pengadilan terkadang hanya diidentikkan dengan hakim sehingga ketika berbicara tentang lembaga pengadilan, siklus pembicaraannya hanya terbatas pada hakim. Padahal lembaga pengadilan merupakan sebuah sistem yang terbagi ke dalam beberapa bagian atau unsur- unsur yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Di dalam lembaga pengadilan terdapat organisasi, tata kerja akt…

PERUMUSAN MEMORI KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8767-59-4

Collation

viii, 256 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.03 Mar p

Sistem Peradilan Pidana

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-490-0

Collation

xiv, 670 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Rek s

Sistem Peradilan Pidana

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-097-1

Collation

xviii, 378 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.01 Via s

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun…

KONSEP UNEXPLAINED WEALTH DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KO…

Skripsi ini berjudul “Konsep Unexplained Wealth dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia.” Konsep unexplained wealth ialah sebuah mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana yang berfokus pada aset, bukan pada pribadi pelaku maupun tindak pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

TINJAUAN YURIDIS PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PUTUSNYA P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 101 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T46839

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 65 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565212008

PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 103 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560762008

SISTEM PERADILAN TILANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA PALEMBANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 69 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55643

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 66 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T561822008

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 85 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48369

ANALISIS TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR TERHADAP…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 82 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T49155

ANALISIS PASAL 185 (6) HURUF d KUHAP DALAM HUBUNGAN DENGAN PENILAIAN HAKIM TE…

-

PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN…

Penelitian ini berjudul “Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023 )”. Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang kajian Kriminologi dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 perkara kasus di tahun 2023. Banyaknya kasus pencu…

PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN S…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dilakukan oleh Pos yang menyebabkan kerugian bagi pihak Pengadilan dan juga para pihak yang berperkara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu proses pemanggilan para pihak yang berperkara dan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Lubuklinggau di …

PENERAPAN UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Upaya paksa merupakan instrumen hukum berupa upaya pemaksaan yang dilakukan untuk memastikan pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan. Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya paksa menjadi penting karena selama ini eksekusi putusan menghadapi kendala serius, khususnya terkait rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permas…

BATASAN PEMBERITAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN …

Pers merupakan wadah penyalur informasi bagi masyarakat, pers dalam menjalankan tugasnya memiliki kebebasan dan kemerdekaan hak dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi sesuai yang tertuang dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun pers juga memiliki batasan dalam melakukan pemberitaan terkhusus pada berita yang menyangkut anak sebagai pelaku tinda…

REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE

This research entitled "The Realization of the Principle of Legal Certainty in Compensation for Online Investment Losses," to discuss the application of the principle of legal certainty in compensating for losses from illegal investments. It examines illegal investments handled through civil lawsuits and the regulation of compensation for such investments. The research used a juridical-normativ…

Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-039-2

Collation

xvi, 460 hlm. : ilus. ; 20.5 cm

Series Title

-

Call Number

328.348 Ard i

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKU…

Salah satu asas hukum yang sangat urgen dan fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam menjalani proses peradilan pidana. Dalam pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun tidak menetapkan status tersangka dan akh…

PENJATUHAN PIDANA NIHIL DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA.

Pada perkara korupsi dan pencucian uang PT Asabri terhadap terdakwa Heru Hidayat terdakwa dipidana nihil karena dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebelumnya pada perkara PT Asuransi Jiwasraya. Pidana nihil ini secara normatif diatur dalam Pasal 67 KUHP juncto Pasal 71 KUHP, tetapi dinilai bertentangan dengan keadilan bagi masyarakat dan negara yang dirugikan oleh terdakwa. Penelitian ini ada…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGE…

ABSTRAK Pelaksanaan persidangan perkara Anak di Pengadilan Negeri (PN) Pagar Alam belum dapat menghadirkan Anak secara tatap muka, karena masih mendasarkan pengaturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 4/2020) yang masih mengedepankan persidangan berbasis elektronik. Penelitian ini adalah pe…

PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA P…

Sistem peradilan pidana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antar negara dengan pelaku saja. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian yang bersifat win lose solution, dengan kenyataan seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana dengan menempatkan konsep pendekatan …

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekus…

AKIBAT HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL PA…

Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-…