Filter by
PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA OBJEK PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS AC…
Penelitian ini membahas tentang penafsiran ekstensif dalam konteks gugatan perwakilan kelompok (class action) berarti memperluas makna atau cakupan norma hukum yang mengatur gugatan tersebut melebihi arti harfiah atau batasan yang secara eksplisit disebut dalam aturan hukum, dengan tetap tidak menyimpang dari tujuan dan semangat hukum itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menge…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xx, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1930252026
KENDALA JAKSA DALAM PENERAPAN FRASE “DIRAMPAS UNTUK NEGARA” PADA UNDANG-U…
Penelitian ini berjudul “Kendala Jaksa Dalam Penerapan Frase “Dirampas Untuk Negara” Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Barang Bukti Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu Apa urgensi Barang Bukti Narkotika harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara, bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 101 ayat (…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 25 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1940972026
ANALISIS PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) TERHADAP KEPUASAN DA…
Lazada adalah sebuah aplikasi pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berdasarkan survei Traffic Rank Website E-commerce di Indonesia pada tahun 2022, Lazada ditempat ketiga pada kategori marketplace. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap kepuasan dan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 33 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1933602026
PRINSIP AKUNTABILITAS PENGURUS PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…
Konsep badan hukum perseroan perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 144 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1932922026
INTEGRASI MEDIASI DALAM PROSES ARBITRASE DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN ARBITRASE B…
Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menentukan prosedur serta hukum yang berlaku, termasuk penerapan asas ex aequo et bono yang berorientasi pada keadilan dan kepatutan. Integrasi mediasi dalam proses arbitrase berkembang sebagai solusi inovatif dalam rangka menghadirkan penyelesaian sengketa yang l…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 140 hlm.; ab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1923302025
DINAMIKA HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADA…
Cooperatives are business entities whose members consist of individuals or legal entities of cooperatives, operating based on cooperative principles while also functioning as a people’s economic movement founded on the principle of kinship. One of the main functions of cooperatives is to provide funding assistance to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through lending activities. In …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 154 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1925202025
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMBERI DANA PERSEORANGAN DAN PEN…
Perjanjian baku pada penyelenggaraan P2P Lending dalam prakteknya terdapat pencantuman klausula eksonerasi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab kerugian yang dialami oleh pemberi dana. Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji dan menganalisa bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara amartha mikro fintek berbasis teknologi informasi. Untu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1919792026
PELAMPAUAN KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) KEPALA DAERAH YANG DIAKI…
Penelitian ini membahas “Pelampauan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah yang Diakibatkan Konflik Norma”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma serta ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Daerah yang menimbulkan perdebatan dan disharmoni antar peraturan. Plt. Kepala Daerah memang diperlukan untuk mencegah kekosongan ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 135 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1918912026
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI MELALUI …
Perkembangan teknologi digital mempermudah pertukaran informasi, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi melalui modus undangan palsu di media sosial. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di Indonesia masih lemah akibat kendala regulasi dan penegakan hukum yang belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyalahgunaan data di ruang siber. Penelitian ini diber…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 112 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1923032026
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WIL…
Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban serta pelaku, dengan mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Penelitian menggunaka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 183 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1923092025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMBELA DIRI BAGI ANGGOTA POLRI YANG DI…
ABSTRAK Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela Diri Bagi Anggota Polri yang disidang Kode Etik Dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam Institusi Polri saat personil terlibat atau melakukan tindak pidana baik dalam melaksanakan tugas maupun di luar tugas dan wewenangnya personil polri senantiasa dituntut dalam kode etik …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 58 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1918202026
PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan balwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi). Penerepan Diversi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika pada faktanya tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangan dengan matang baik oleh Penyidik, Penu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 45 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1917032025
KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DA…
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep Plea Bargaining sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 144 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1920692026
KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF
Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 74 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1921042026
KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA AKTA JUAL BELI DI DESA JIRAK …
Pendaftaran peralihan hak atas tanah termasuk di dalam kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran karena dari setiap peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat jual beli dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau PPAT sementara, haruslah tercatat dalam sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, adapun rumusan masal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1512582024
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS…
Sebelum dan sesudah diundangkan undang2 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual uu tpks mayoritas putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar resitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia korban memperoleh rsitusi peneli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1575212024
KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TE…
Tesis ini berjudul Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah membahas mengenai salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah "hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah". Permasalahan yang dikaji dalam peneli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 92 hlm, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1798512025
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK …
Penelitian berjudul "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024" membahas permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Penulis menguraikan urgensi pengisian jabatan kepala daerah yang kosong, mekanisme pengisian jabatan tersebut, serta akibat hukum dihasilkan dari kebijakan p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 143 hlm, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1800622025
PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERAT…
Tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindakan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara diancam dengan hukuman pidana pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 165 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1591552024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TIND…
The judge's legal considerations regarding the imposition of action on children who are perpetrators of premeditated murder still show that the punishment is not appropriate, even though the best interests of the child must still be put forward. Therefore, it raises the issue of injustice and needs to be studied regarding the legal considerations. By using normative legal research methods which…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 32 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1591822024
PERHITUNGAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KON…
Perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dalam syarat pencalonan di Pilkada menimbulkan akibat hukum, khususnya bagi Plt. Kepala Daerah pasca Mahkamah Konstitusi memberikan norma hukum dalam Putusannya. Penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang periodisasi masa jabatan Kepala Daerah terhadap Pelaksana Tugas (Plt.), penerapan prinsip keadilan da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 273 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1861112025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (IN…
Pasar Modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu namun yang diperdagangkan di Pasar Modal adalah modal atau dana. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat namun untuk mencapai tujuan tersebut masih terdapat hambatan diPasar Modal satu d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 98 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1863112025
APRESIASI ASAS KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KOPERASI SIMPAN PINJAM…
Tesis ini berjudul." Apresiasi Asas Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Perkara Koperasi Simpan Pinjam (Analis Putusan Pengdailan Negeri Yogyakarta No.119/Pdt.G/2015/Pn.Yk dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.97/Pdt.G/2015/Pn.Skh)" yang akan membahas mengenai: Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluarg…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 169 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1859962025
SINKRONISASI ASAS FINAL AND BINDING PADA PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN ARB…
Penelitian ini berjudul “Sinkronisasi Asas Final And Binding Pada Putusan Arbitrase (Studi Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020)”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 dan sinkronisasi asas final and binding yang diterapkan dalam Putus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1504662024
PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKO…
Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus ditegakkan hukum terhadapnya haruslah mendapatkan perlindungan dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxx, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1504652024
PENERAPAN SANKSI PIDANA BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASA…
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, menganalisis, kesesuaiannya dengan filosofi pemidanaan Indonesia, serta merumuskan konsepsi idealnya. Penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 170 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1860292025
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI P…
In submitting a lawsuit from the Public Prosecutor and the decisions from the Panel of Judges regarding narcotics cases, it is important to design a unique method, considering the uniqueness of each case based on a detailed analysis of the type of crime, the defendant's involvement, as well as the seriousness and type of evidence found, and weighing it in a balanced and thorough manner of the s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 107 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1595462024
PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASAR…
Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan, dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2I Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1595432024
PERTIMBANGAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT HUKUMAN MATI TERHADAP…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah disharmoni antara praktik penuntutan pidana mati terhadap anak dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hukum pidana Indonesia, anak merupakan subjek…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 160 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1859092025
PENYIMPANGAN HUKUM ATAS PRAKTIK SEWA RAHIM SEBAGAI IBU PENGGANTI (STUDI KASUS…
Penelitian ini membahas penyimpangan hukum dalam praktik sewa rahim yang melibatkan para wanita-wanita Indonesia melalui situs Find Surrogate Mother. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk penyimpangan praktik sewa rahin, mekanisme kontrak sewa Rahim yang dilakukan dalam situs lind Surrogate Mother, dampaknya terhadap status nasab anak, dan upaya penertiban hukum oleh negara a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 190 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1858192025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography