Skripsi yang memiliki judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Kehilangan Kendaraan dan Barang di Area Parkir Pelaku Usaha. Kasus kehilangan terjadi di Bilangan Fatmawati, DKI Jakarta yang melibatkan seorang konsumen bernama Sumito yang memarkirkan kendaraannya di dalam Perumahan Bilangan Fatmawati yang dikelola oleh PT Securindo Packtama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menga…
Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia di tahun 2020 menjadi bencana nasional non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Hal tersebut berdampak pada perekonomian nasional, banyak perusahaan mengalami kemunduran prospek bisnisnya. Hal ini juga berakibat kepada debitor …
Hak akses konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang menegaskan bahwa pejabat konsuler bebas berkomunikasi dan dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang menghadapi proses hukum di luar negeri. Namun, negara-negara sering kali membatasi hak ini dengan berbagai alasan dalam kasus-kasus kejahatan berat yang mengancam negara seperti spionase dan terori…
Skripsi ini dibuat dengan judul "Legal Reasoning Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal reasoning atau penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap korporasi terkait pelanggaran baku mutu udara dan perusak…
Skripsi ini dibuat dengan judul "Indikasi Human Trafficking Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Kasus Ferien Job." Tindak pidana perdagangan orang masuk kedalam kelompok kejahatan berat yang pelakunya dan korbannya merupakan dari kalangan perguruan tinggi. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah : 1. Apa yang menjadi dasar kebijakan untuk mencegah terjadinya human…
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tahun 2013-2033 mengatur tentang kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Papua yang selayaknya mencerminkan keadilan sosial dengan memperhatikan dampak lingkungan. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam Perda Papua dan bag…
Skripsi ini berjudul “SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)”. Penelitian ini membahas penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku tindak pidana penyewaan genset tanpa izin, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sanksi…
Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)". Dalam penulisan ini, penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat perselingkuhan dan dampaknya terhadap gugatan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh pihak yang dirugi…
Penelitian ini berjudul: “Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerapan Daktiloskopi Kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, khususnya di wilayah hukum Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan metode pendekatan perun…
Pembunuhan sering kali terjadi tanpa adanya saksi yang dapat memberikan keterangan, terutama karena modus operandi pelaku yang semakin canggih dalam menghilangkan jejak dan bukti kejahatan. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian menerapkan Scientific Crime Investigation yang salah satu metodenya adalah identifikasi melalui fotografi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanju…
Skripsi yang berjudul: Penetapan Ahli Waris terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Biak Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bik). Pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan untuk tertarik dengan manusia lainnya, maka dari itu terjadi perkawinan. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Namun, ter…
Lembaga pemerintahan berperan sebagai penjaga stabilitas negara sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dalam konteks kebebasan berekspresi. Namun, batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kabur, mengingat penghinaan dapat merusak kredibilitas lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Untuk melindungi lembaga pemerintahan, tindak …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa kelas II pada materi bilangan cacah di SD Negeri 11 Rantau Panjang. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu lembar soal dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan pada materi bilangan cacah sebesar 10,53 % yang bera…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus Polsek Talang Kelapa)” Latar belakang dari penelitian ini adalah Peningkatan jumlah orang pengidap gangguan kejiwaan tiap tahunya menyebabkan sering ditemui adanya perilaku atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh ODGJ. Belum adan…
Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan debitur terhadap kewajibannya. Fidusia, yang berfungsi sebagai jaminan atas benda bergerak, memberikan hak kepada kreditur untuk merebut kembali barang yang dijadikan agunan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang …
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun partisipasi tersebut tidak berjalan di Desa Umang pada saat pembentukan Rencana Peraturan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal partisipasi tersebut telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan unsur-unsur masyarakat atau partisipasi yang berpedoman berdasarkan U…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial”. Pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia. Dalam pemenuhan dari hak-hak dasar tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada …
Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Primum Remedium Dalam Penyelesaian Pelanggaran Izin Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan. Pada Pasal 110A dan 110B disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan mengedepankan sanksi administrasi sebagai langkah awal untuk menangani pelanggaran izin sebelum dikenakan sanksi pidana dan sanksi pe…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi MNC Group terhadap fenomena nonton bareng secara komersil tanpa izin dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh MNC Group terhadap fenomena nonton bareng secara komersil tanpa…
Di latar belakangi dengan lahirnya kebijakan oleh Mahkamah Agung yaitu sistem gugatan sederhana untuk mengefisiensikan waktu penyelesaian perkara guna menghindari penumpukan berkas perkara perdata di pengadilan. Namun dalam pengaplikasian sistem gugatan sederhana ini dihadapkan dengan permasalahan dimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan keberatan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp yang membole…
Berkembangnya sistem informasi dan perbankan menuju revolusi industri 4.0 dan Web3 maka pengadopsian smart contract sebagai bentuk perjanjian elektronik tidak bisa dihindarkan. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan karakteristik dari smart contract menurut hukum di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum penggunaan smart contract…
Afiliasi merupakan bentuk pemasaran digital di mana seseorang mempromosikan produk menggunakan tautan atau kode afiliasi khusus. Ketika ada transaksi atau pembelian yang dilakukan melalui tautan tersebut, pemasar afiliasi akan menerima komisi. Konten promosi produk telah menjadi metode pemasaran yang sangat populer dan efektif dalam era digital. Namun, sering kali terjadi pelanggaran hak cipta …
Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, tidak berkea…
Indonesia menganut prinsip “First to File” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku absolute dan dipandang masih sulit untuk menentukan batas dikesampingkan atau tidaknya prinsip tersebut terutama ketika dihadapkan pada perlindungan terhadap merek terkenal asing. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni apa y…
Dalam praktek penerapannya pada perkara tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana denda selalu disertai dengan penjatuhan pidana kurungan pengganti sebagai subsider apabila pidana denda tidak dibayarkan. Ketentuan mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang masing-masing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan…
Skripsi ini mengkaji perihal kedudukan hukum mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak politik mantan terpidana dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Adapun permasa…
Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam praktiknya, seringkali terdapat perbedaan antara jumlah restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan besaran yang akhirnya diputus oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengan…
Maraknya penjualan produk pemutih badan tanpa izin edar pada platform e-commerce menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli vitamin C injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin pada marketplace Shopee dan pertanggungjawaban serta pengenaan sanksi h…
Dalam praktek kenotariatan dan pendaftaran tanah, penggunaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah sebagai dasar pembuatan akta jual beli tanah (AJB) dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang seharusnya dilakukan dengan secara selektif oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar tidak terjadi sengketa …
emilihan umum sebagai mekanisme demokrasi modern pada dasarnya memposisikan manusia dalam kedudukan yang setara, termasuk kesetaraan jaminan hak-hak politik, salah satunya hak kampanye. Akan tetapi, keikutsertaan Presiden dalam kampanye dapat mempengaruhi proses pemilihan umum untuk dapat berjalan secara adil, berintegritas, dan bermartabat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1…